Pemerintah Belum Beri Insentif Mobil Hybrid, Ini Kata Pengamat

TANGERANG, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan peralihan pemakaian mobil berbahan bakar konvensional (ICE) menjadi mobil listrik atau battery electric vehicle (BEV).

Berbagai upaya dilakukan agar mobil listrik cepat populer. Saat ini pemerintah memberikan insentif kepada mobil listrik berupa pembebasan PPnBM 0 persen, dan PPN 11 persen dikurangi 10 persen.

Kemudahan lainnya yaitu mobil listrik bebas bea impor masuk, hingga kebijakan yang menguntungkan pengguna seperti pembebasan pemakaian di jalur ganjil-genap.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Bidang Perekonomian, Ekko Harjanto, mengatakan, keberpihakan pemerintah saat ini masih pada mobil listrik.

Insentif mobil listrik diberikan karena tujuan utamanya ialah mengurai emisi karbon.

“Keberpihakan kebijakan pemerintah saat ini masih di BEV. Sementara hybrid juga berperan mengurangi emisi karbon,” kata Ekko di ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini

Agus Purwadi, peneliti otomotif dan Akademisi ITB Bandung, mengatakan, mobil hybrid sebetulnya juga perlu diberikan subsidi, sebab mobil hybrid juga menekan emisi.

“Kalau memang inginnya cukup segitu ya tidak apa-apa tidak perlu (ada subsidi). Tapi kalau mau menekan (emisi) yang signifikan makin banyak yang bisa berkontribusi maka makin bagus,” ujar Agus yang ditemui belum lama ini.

Sebab subsidi mobil hybrid akan memberikan efek yang panjang. Harga mobil bisa jadi lebih murah dan membuat pemakaian mobil hybrid jadi makin banyak.

Agus mengatakan, berdasarkan riset mobil hybrid dapat menurunkan 49 persen konsumsi BBM sedangkan model plug-in hybrid (PHEV) sampai 70 persen. Saat konsumsi BBM turun otomatis emisi juga ikut turun.

“Hybrid akan otomatis (turun) karena pajaknya kalau dihitung, pajak tahunannya mahal,” katanya.

“Tapi kalau dia (pemerintah) ingin emisi dan BBM turun sebetulnya buka saja (insentif) secara proporsional, bukan sama (dengan BEV) tapi proporsional tergantung kontribusinya,” ujar Agus.

Agus mengatakan, kalau tujuannya menurunkan emisi maka sebetulnya kurang tepat jika hanya menyandarkan pada penggunaan mobil listrik sebab mobil listrik butuh infrastruktur yang canggih.

“Jadi kalau sifatnya menurunkan (emisi) maka (mobil listrik) tidak bisa sendirian, harus butuh jumlah kalau kita memaksa BEV, infrastrukturnya juga harus disubsidi,” ujar Agus.