Kenaikan Pajak Motor Harus Bisa Dorong Penjualan Motor Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah berencana menaikkan pajak motor bensin. Namun demikian, kenaikan pajak ini baru sekadar rencana. Pemerintah juga belum merinci pajak mana yang hendak direvisi.

Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan, rencana menaikkan pajak kendaraan bermotor barulah sebatas wacana sehingga tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat," ujarnya, dikutip dari Money Kompas.com (19/1/2024).

Dia bilang, rencana tersebut baru sempat dibahas dalam Rakor lintas kementerian dan lembaga beberapa hari lalu dalam rangka memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek.

Kabarnya, kenaikan pajak motor bertujuan mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik sebagai upaya menekan polusi udara. Selain itu, diharapkan pajak tersebut juga dapat dialokasikan untuk subsidi transportasi publik.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mengatakan, kenaikan pajak motor merupakan salah satu dampak dari greenflation.

Secara sederhana, ‘greenflation atau green inflation’ merupakan terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan kenaikan biaya sejumlah komoditas, yang terjadi akibat proses transisi ke energi ramah lingkungan.

“Dalam beberapa kesempatan, publik dipersepsikan seolah-olah ini adalah bagian dari greenflation, termasuk soal pencabutan subsidi BBM, waktu September 2022,” ujar Bhima, kepada Kompas.com, Rabu (24/1/2024).

“Tapi ternyata uangnya bukan untuk energi yang lebih bersih, tapi semata untuk penghematan APBN atau penerimaan negara yang lebih tinggi, dan uangnya dibelanjakan untuk infrastruktur, atau dipakai untuk belanja pegawai, yang sebenarnya enggak ada kaitannya dengan transisi energi,” kata dia.

Menurutnya, pemerintah harus memperjelas tujuan menaikkan pajak motor, seandainya rencana tersebut benar-benar direalisasikan.

Bhima menambahkan, penerapan greenflation semestinya bisa meningkatkan akses kepada kendaraan listrik ataupun transportasi publik yang lebih signifikan.

“Karena kalau misalnya insentif ke transportasi publiknya, ke kendaraan listriknya, sebenarnya belum terlalu besar,” ucap Bhima.

“Sementara pajak kendaraan bermotor yang dinaikkan itu signifikan, ini tidak termasuk dalam kategori greenflation, tapi semata hanya perubahan kebijakan fiskal,” kata dia.