Alasan Pabrikan Ingin Ada Insentif Mobil Hybrid

TANGERANG, KOMPAS.com - Wacana tambahan insentif untuk mobil hybrid (HEV/Hybrid Electric Vehicle) mendapat tanggapan positif dari produsen mobil dalam negeri, salah satunya Toyota.

Saat ini, jumlah mobil hybrid yang dipasarkan di Indonesia sudah cukup banyak. Dibandingkan dengan mobil konvensional, mobil hybrid dengan dua penggerak tentu menghasilkan emisi karbon yang lebih baik.

Meski demikian, untuk saat ini mobil hybrid dikenakan tarif PPnBM sebesar 6 persen dan PKB serta BBNKB yang disamakan seperti mobil konvensional, yakni maksimal 12,5 persen dan 1,75 persen.

"Relaksasi, jangan terlalu ketat. Misalnya PPh untuk model-model elektrifikasi, BEV kan sudah dikurangi tapi hybrid harapan kita juga bisa dikasih," kata Bob Azam, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), di ICE BSD City, Tangerang, pekan lalu.

Bob mengatakan, saat ini relaksasi mobil hybrid diperlukan untuk mendorong penyerapan yang lebih baik di masyarakat.

"Perlu, karena sekali lagi bandingkan dengan Thailand yang pajaknya walaupun kita sudah mendapat keringanan tapi di Thailand itu masih 50 persen lebih rendah, dan dia tidak ada bea balik nama di kita masih ada," kata dia.

Bob mengatakan, jumlah penyerapan kendaraan listrik Indonesia memang masih kalah dari Thailand. Namun jika ditelisik, pertumbuhan mobil elektrifikasi di Indonesia lebih cepat.

"Menurut saya harus secepatnya, karena kita juga berharap elektrifikasi di Indonesia bisa jadi pemimpin di Asia Tenggara, tahun lalu penetrasi elektrifikasi di Indonesia 2 persen tahun ini 6 persen, Thailand 14 persen tapi tahun lalu 8 persen," ujar Bob.

"Jadi kalau dilihat dari jumlahnya Thailand lebih besar, tapi kalau dari kenaikannya Indonesia lebih cepat, dari 2 persen ke 6 persen, kenapa karena kita memperkenalkan model hybrid," kata dia.

"Jadi kalau model itu direlaksasi itu akan lebih tercipta market dan ekosistem baterainya terbentuk sehingga lokalisasi kita lebih cepat," kata Bob.

Sebelumnya, Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengatakan, mendukung pemberian insentif untuk mobil hybrid guna mempercepat tren kendaraan elektrifikasi di Indonesia.

"Kalau yang namanya mobil hybrid bisa diberi bantuan, tentu lebih bagus lagi. Tapi, kelihatannya prioritas pemerintah larinya kepada mobil listrik dulu," ujar Nangoi.

Nangoi menambahkan, asosiasi terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari solusi yang lebih baik. Dia pun mengatakan sudah ada diskusi dengan Pemerintah Republik Indonesia.

"Kalau Anda dengar, kemarin Pak Menteri Perindustrian bilang bahwa yang namanya insentif untuk mobil listrik akan direvisi dan akan dikeluarkan juklak (petunjuk pelaksana) barunya sesegera mungkin, dalam sebulan dua bulan bisa keluar, harusnya tahun ini bisa beres," kata dia.