Simulasi Daihatsu soal Program Mobil Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita beberapa waktu lalu sempat membahas skema baru pada industri otomotif dengan menghadirkan konsep mobil rakyat.

Melalui konsep tersebut, nantinya mobil yang memenuhi syarat, salah satunya harga jual tak lebih dari Rp 240 juta, dan memiliki local purchase 80 persen, akan dibebaskan dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Namun, sampai saat ini konsep tersebut masih sekadar wacana. Padahal, banyak agen pemegang merek (APM) yang menantikan implementasinya, apalagi kelanjutan diskon PPnBM juga tak ada kepastian.

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menjadi salah satu yang menanti kejelasan terkait program mobil rakyat. Karena bila direalisasikan, bakal memberikan dampak yang positif.

"Mengutip dari Gaikindo, pasar otomotif tahun ini diprediksi bisa mencapai 900.000 unit. Kami di Daihatsu juga sudah coba membuat beberapa simulasi dengan mempertimbangkan kira-kira kapan mobil rakyat akan disetujui," ucap Budi Mahendra, Marketing and Product Planning Division Head PT ADM, dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (13/1/2022).

Lebih lanjut Budi memaparkan simulasi konsep penerapan mobil rakyat, lengkap dengan estimasi pengaruhnya bagi penjualan mobil pada 2022 melalui tiga pendekatan.

Pertama, pendekatan secara optimistis, yakni dengan asumsi program mobil rakyat bisa dilaksanakan atau mulai berlangsung pada Februari 2022.

Melalui pendekatan ini, pasar otomotif bisa mencapai 900.000 unit yang sama dengan target Gaikindo.

Kedua, pendekatan yang lebih moderat, dengan asumsikan program tersebut diberlakukan pertengahan tahun atau Juni 2022. Berdasarkan perkiraan tersebut, Budi mengatakan, pasar akan sedikit turun, yakni 850.000 unit.

"Terakhir pendekatan pesimis dengan asumsi bila program itu tidak berjalan sehingga pasar otomotif akan turun sekitar 7 persen dari tahun lalu, atau mencapai 800.000 unit saja di 2022," kata Budi.

Lebih lanjut, Marketing and Corporate Planning Director PT ADM Amelia Tjandra mengatakan masih belum mengetahui secara pasti terkait program tersebut.

Amel juga menantikan soal kepastian, termasuk dengan detail soal persyaratan yang akan diberikan oleh pemerintah untuk program mobil rakyat. Seperti terkait harga, lalu menyangkut soal varian, dan lainnya.

"Kami melalui Gaikindo juga sudah menanyakan, pertama soal harga, yang dimaksud harga (Rp 240 juta) itu yang mana, on the road, off the road, atau tanpa PPnBM, sampai sekarang kita juga belum tahu," ujar Amel.

"Lalu di dalam model, itu kan variasinya banyak, bila yang varian atas tidak kena, itu hitunganya seperti apa, apakah by varian atau rata-rata. Kami masih tanya, sekarang ini kita binggung karena belum tahu," kata Amel.