PPKM Diperpanjang, Bagaimana dengan Dispensasi SIM?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kembali memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam siaran pers yang dilakukan Senin (2/8/2021), ditetapkan perpanjangan PPKM hingga 9 Agustus 2021.

"Dengan mempertimbangkan beberapa indikator kasus pada minggu ini pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM Level 4 dari tanggal 3-9 Agutus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu dengan penyesuaian aktivitas dan mobilitas di masing-masing daerah," ungkap Jokowi.

Berlanjutnya penerapan PPKM ini tentu berdampak pada berbagai aktivitas masyarakat dan sektor pelayanan. Salah satunya adalah layanan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya memberikan keringanan berupa masa dispensasi bagi para pemilik SIM yang masa berlakunya sudah habis saat masa PPKM berlangsung. Mereka dapat melakukan perpanjangan pada periode 3-7 Agustus 2021.

Dengan adanya perpanjangan PPKM ini, bagaimana dengan masa dispensasi yang diberlakukan? Apakah akan ada penambahan waktu juga?

Mengingat PPKM dilaksanakan dalam rangka membatasi kegiatan masyarakat guna mencegah penularan virus Covid-19 agar tidak makin parah.

Dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8/2021), Kasi SIM Subdit Regident Dirlantas Polda Metro Jaya AKP Anrianto memberikan penjelasan bahwa keputusan dispensasi masih menunggu arahan Korlantas Polri.

"Untuk saat ini kami masih menunggu jukrah dari Korlantas Polri," kata Anrianto menjelaskan.

Sebagai pengingat, untuk saat ini tarif perpanjangan masa berlaku SIM masih mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Lebih detail, berikut biaya yang diberlakukan untuk perpanjangan SIM semua jenis dan golongan.

• SIM A: Rp 80.000
• SIM B I:  Rp 80.000
• SIM B II: Rp 80.000
• SIM C: Rp 75.000
• SIM C I: Rp 75.000
• SIM C II: Rp 75.000
• SIM D: Rp 30.000
• SIM D I: Rp 30.000
• SIM Internasional: Rp 225.000