Kemenhub Terbitkan Stiker Pengecualian Khusus buat Mudik

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perhubungan memberikan pengecualian bagi bus yang tetap beroperasi pada masa larangan mudik 6-17 Mei 2021, dengan memberikan stiker khusus.

Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, mengatakan, stiker ini digunakan kendaraan yang akan mengangkut penumpang dengan keperluan selain mudik.

"Kami tegaskan bahwa bus dengan stiker khusus ini bukam melayani pemudik, tapi masyarakat yang melakukan perjalanan selain mudik dan telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai peraturan dari Satgas dan Kementerian Perhubungan," ujar Budi, dalam keterangan tertulis (4/5/2021).

"Oleh karena itu kami menerbitkan stiker ini untuk memudahkan para petugas mengidentifikasi bus yang memang boleh beroperasi karena mengangkut penumpang yang telah memenuhi syarat,” sambungnya.

Menurut Budi, stiker ini diberikan secara gratis dan dikoordinir oleh Direktorat Angkutan Jalan Ditjen Hubdat dan hanya bisa didapatkan dengan mengisi data pada tautan: https://forms.gle/Dq93DyFVgepPV2oW7.

Penerbitan stiker ini sesuai dengan ketentuan di Surat Edaran Satgas No 13 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan No 13 Tahun 2021.

Dalam SE tersebut disebutkan beberapa golongan yang bisa melakukan perjalanan pada masa larangan mudik.

Masyarakat yang diperbolehkan melakukan perjalanan pada masa tersebut, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil, persalinan dan orang dengan kepentingan tertentu non mudik.

Perlu dicatat, semua yang masuk dalam kategori tersebut perlu melengkapi dengan syarat membawa surat dari kepala desa/lurah setempat yang bertanda tangan basah/ elektronik.

“Sementara itu bagi pegawai yang akan melakukan tugas atau perjalanan dinas mohon menyertakan persyaratan seperti surat izin perjalanan," ucap Budi.

"Jadi kami tegaskan kembali bus tetap tidak boleh mengangkut pemudik, hanya boleh mengangkut penumpang dengan persyaratan tertentu seperti ketentuan dari SE Satgas Nomor 13/2021 dan PM Nomor 13/2021,” kata dia.