DFSK Sebut Alasan Kendaraan Listrik di Indonesia Tidak Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak 2019, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan untuk mendukung percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia. Dua tahun berjalan, DFSK menyebut tidak ada perkembangan yang signifikan.

Meski demikian, PT Sokonindo Automobile, produsen DFSK di Indonesia, belum lama ini meluncurkan Gelora E. Mobil komersial listrik tersebut dihadirkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021.

Alexander Barus, CEO Sokonindo Automobile, mengatakan, sejak Peraturan Presiden No. 55 tahun 2019 dikeluarkan, diharapkan waktu itu terjadi booming kendaraan listrik. Tapi, faktanya tidak terlalu berkembang.

"Kenapa tidak berkembang? Karena ada masalah teknis. Satu, mengenai charging. Negara ini harus membuat standar charger. Jadi, di mana-mana bisa dicolok," ujar Alexander, kepada wartawan, di sela-sela peluncuran Gelora E, belum lama ini.

Kedua, menurut Alexander, jika harga mobil listrik lebih mahal dari mesin bensin, maka untuk sementara ini orang-orang akan beli yang mesin bensin. Sebab, sudah terbiasa dan harga bahan bakarnya masih kompetitif.

"Gelora E ini kita masih impor secara CBU. Kita pikir adanya PP No. 55 tahun 2019 memberikan kita bea masuk nol persen. Tapi, ternyata bea masuknya masih tetap 40 persen," kata Alexander.

Alexander menambahkan, seharusnya DFSK diberikan grace period 2 tahun dengan nol persen. Agar terbentuk ekosistem dan terbentuk budaya membawa mobil listrik.

"Atau berikan kami quantity, untuk 10.000 unit dapat nol persen. Sehingga, harga jualnya bisa murah. Kalau memang dikatakan kendaraan listrik tidak berkembang, ya memang tidak, karena kondisinya seperti ini. Pemerintah harus memberikan insentif yang berarti, bukan hanya mengeluarkan PP saja," ujar Alexander.

Menurutnya, populasi mobil listrik di Indonesia masih sangat sedikit, itu pun yang banyak sekelas Tesla. Gelora E dikeluarkan juga agar masyarakat menengah ke bawah bisa menikmatinya, bukan hanya kelasnya Tesla saja.