Mudik Dilarang, MTI Saran Hentikan Semua Operasional Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com – Setelah sempat memperbolehkan mudik tahun 2021, pemerintah mengubah pernyataannya dengan melarang warga yang ingin pulang kampung seperti tahun lalu.

“Larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dalam konferensi virtual (26/3/2021).

Menurut Muhadjir, keputusan ini diambil untuk mencegah lonjakan kasus positif virus corona. Sesuai pernyataannya, larangan mudik akan berlaku jelang akhir bulan puasa hingga beberapa hari setelah Lebaran.

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno, mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak memberikan pengecualian pada kebijakan pelarangan mudik.

Pasalnya, surat izin keluar masuk (SIKM) yang boleh dipakai pada tahun lalu malah jadi lahan subur pendapatan tidak resmi. Hal ini juga menyebabkan maraknya pungutan liar.

Djoko mengatakan, adanya pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik Lebaran telah menimbulkan banyak penafsiran dan penyimpangan.

“Jika pemerintah mau serius melarang, caranya mudah. Pada rentang tanggal yang sudah ditetapkan itu, semua operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta dan pelabuhan dihentikan,” ucap Djoko, dalam keterangan tertulis (27/3/2021).

“Tidak perlu ada pengecualian, sehingga hasilnya akan lebih terasa manfaatnya. Perlu dipertimbangkan menggunakan frasa melarang, namun nanti masih banyak pengecualian yang dilakukan,” kata akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini.

Seperti diketahui, pada 2020, pemerintah juga melarang mudik karena masih dalam situasi darurat pandemi Covid-19.

Meski angkutan umum dilarang, masyarakat banyak memanfaatkan transportasi dengan pelat hitam. Kendaraan truk juga diakali agar bisa mengangkut orang.

“Bercermin pada libur panjang sebelumnya dan libur lebaran tahun lalu, sepertinya ini akan mengulang kesalahan masa lalu,” ujar Djoko.

“Jika tidak dilakukan evaluasi menyeluruh. Polri yang memiliki wewenang di jalan raya tidak mampu melarang sepenuhnya mobilitas kendaraan. Masyarakat punya cara mengakali dengan berbagai macam,” tuturnya.