Kecelakaan Bus di Sumedang dan Wacana Kompetensi Pengemudi Bus

JAKARTA, KOMPAS.com – Kecelakaan maut bus di Tanjakan Cae, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat terjadi belum lama ini. Bus pariwisata itu kehilangan kendali sehingga terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter.

Setelah penelitian, pihak berwenang menyimpulkan, salah satu yang menjadi penyebab kecelakaan ini adalah salah pengoperasian bus. Pengemudi terlalu mengandalkan rem kaki di jalanan menurun panjang, sehingga kampas overheat dan tidak bisa menghentikan roda bus.

Kecelakaan ini menyelisik perhatian Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi. Budi mengatakan, tanggung jawab soal kompetensi pengemudi bus ada pundak Kemenhub Dirjen Hubdat.

“Saya akan memulai untuk memperbaiki semuanya. Supaya kemudian masyarakat kembali naik bus,” ucap Budi dalam acara Opening Ceremony Perpalz Goes To Sumatera, Minggu (15/3/2021).

Kemudian mengenai meningkatkan kompetensi pengemudi bus, Budi mengatakan kalau hal tersebut sedang dalam pembahasan. Bersama dengan Direktur Angkutan Jalan Dirjen Hubdat, sudah menyiapkan keterampilan yang nantinya diajarkan ke pengemudi bus.

“Enggak usah terlampau banyak yang kita berikan keterampilan dan kemampuannya, satu saja dulu. Khususnya untuk pengemudi bus yang melewati jalan seperti Lahat – Pagaralam, yang high risk (jalur ekstrem),” kata Budi.

Kemudian dari Kampar ke Bukittinggi, sekitar Bandung, Lembang, Puncak dan sekitarnya. Salah satu keterampilan yang diberi yakni soal rem, mengingat banyak terjadinya kecelakaan yang disebabkan human error.

“Dari evaluasi kita, beberapa kecelakaan yang terjadi itu adalah karena pengemudi yang kurang terampil pada saat dihadapkan dengan kontur jalan yang seperti itu (tanjakan dan turunan), kapan harus mengerem atau memindahkan transmisi,” ucapnya.

Bahkan, Budi mengatakan, kalau perlu semua perusahaan itu harus punya sertifikat kompetensi untuk pengemudinya. Tetapi, sertifikat kompetensi ini juga jangan sampai membebani, misalnya harus membayar pelatihan yang mahal.

“Kalau perlu, kegiatan itu didukung dari anggaran kita dari pemerintah. Kalau memang saya bisa, kita lakukan,” kata dia.