PSBB Ketat, Diler dan Bengkel Daihatsu di DKI Beroperasi 25 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat di Jakarta, membuat sebagi besar instansi perusahaan non-esensial menutup kantor dan kembali menjalankan work from home (WFH).

Namun rupanya memang PSBB ketat kali ini tak seperti saat penerapan PSBB di awal pandemi. Beberapa kegiatan yang sebelumnya dilarang, saat ini masih bisa beroperasi, bahkan aktivitas diler dapat dijalankan seperti yang dilakukan oleh jaringan PT Astra Daihatsu Motor (ADM).

Hendyaradi Lastiyoso, Division Head Marketing & Customer Relation Astra International- Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), mengatakan Daihatsu akan tetap membuka outlet-nya di wilayah DKI Jakarta.

"Kami akan tetap buka outlet untuk memberikan layanan penjualan dan purna jual, namun memang ada yang berbeda karena kapasitas totalnya kali ini hanya 25 persen saja, sesuai dengan aturan PSBB jilid 2," ucap Hendrayadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/9/2020).

Hendrayadi mengatakan pengurangan jumlah tenaga kerja hingga 25 persen selaras dengan regulasi PSBB ketat, karena sebelumnya untuk kapasitas pelayanan sendiri boleh hingga 50 persen.

Sementara itu, untuk kegiatan produski, Direktur Pemasaran PT ADM Amelia Tjandra mengatakan pihaknya juga melakukan penyesuaian sesuai regulasi yang berlaku, khususnya untuk head office yang berada di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

"Head office dari 50 persen yang work from office (WFO) kita kurangi menjadi 25 persen. Untuk Senin dan Selasa, produksi dari 2 shift kita buat jadi 1 shift, Rabu nanti kita monitoring lagi bisa menjadi 2 shift lagi atau tidak. Untuk produksi yang di Karawang sendiri tetap berjalan 2 shift," ucap Amel.

Seperti diketahui, PSBB ketat Jakarta kembali diberlakukan hingga dua pekan ke depan. Keputusan ini diambil lantaran angka penyebaran Covid-19 yang sangat tinggi, bahkan secara jumlah diklaim lebih tinggi dari saat awal pendemi.

Namun demikian, pelaksanaan PSBB ketat kali ini ternyata memang masih ada beberapa kelonggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, mulai dari ojek online yang tetap boleh beroperasi membawa penumpang, sampai tak adanya larangan untuk keluar atau masuk Jakarta.