Penjelasan Dishub Soal Keluar Masuk Jakarta Tetap Wajib SIKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan mudik sudah berakhir, dan Jakarta memasuki tahap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) fase transisi. Beberapa sektor mulai dilongkarkan, termasuk kegiatan orang dalam bermobilisasi.

Namun demikian, bagi warga di DKI yang ingin keluar Jabodetabek tetap wajib mengantongi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM). Hal ini pun berlaku bagi masyarakat di luar Jabodetebak yang ingin ke Jakarta.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, SIKM tetap diwajibkan bagi yang ingin keluar atau masuk Jakarta meski PSBB sudah memasuki transisi dan larangan mudik berakhir. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) 47 2020.

"Betul tetap wajib SIKM seperti sebelumnya, baik yang mau keluar ataupun masuk wilayah provinsi DKI Jakarta," ujar Syafrin kepada Kompas.com, Rabu (10/6/2020.

Pemberlakukan SIKM, menurut Syafrin berlaku bagi warga yang ingin keluar kota baik menggunakan pribadi atau transportasi umum. Begitu juga sebaliknya untuk yang datang ke Jakarta.

Namun aturan ini tidak berlaku bagi warga yang ingin berpergian di wilayah Jabodetabek, atau pun warga Bodetabek yang ingin masuk ke Jakarta.

Seperti diketahui, sebelumnya pengusaha bus antarkota antarprovinsi (AKAP) mengaku sulit mendapat penumpang meski sudah ada kelonggaran untuk membawa penumpang hingga 70 persen.

Penyebabnya lantaran persyaratan untuk mendapatkan SIKM cukup rumit, terutama mengenai kewajiban untuk melampirkan surat hasil bebas Covid-19 yang minimal berasal dari hasil rapid test.

Sementara di aturan Gugus Tugas yang juga diadopsi oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri, rapid test bisa digantikan dengan surat keterangan sehat atau bebas gejala influenza yang dikeluarkan dokter atau rumah sakit bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas test PCR atau rapid test.

Menanggapi hal ini, Syafrin hanya menjelaskan bila persyaratan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara untuk surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit sendiri tidak disarankan.

"Tentunya itu sudah sesuai dengan aturan, jadi kami tetap mewajibkan SIKM yang salah satu persayaratannya wajib menyertakan hasil rapid test. Untuk pengantian surat keterangan sehat dari dokter itu tidak bisa," ucap Syafrin.

"Aturan ini memang memberatkan, namun itu semua dijalani untuk menjaga kondisi terhadap penularan Covid-19. Tentu kita ingin bisa menekan jumlah kasusnya dan menghindari adanya lonjakan penularan, jadi tak bawa SIKM itu pasti kami karantina," kata dia.

Sedangkan untuk pengecualian pada masa PSBB tansisi, Syafrin menjelaskan masih tetap pada 11 sektor utama seperti sebelumnya. Tapi memang ada sedikit tambahan seperti salah satunya untuk lembaga audit layaknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).