Kemenhub Siapkan Pengadaan Bus Listrik di 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mendorong bus listrik sebagai transportasi umum. Langkah ini akan dilakukan dengan pengadaan beberapa unit pada 2021 mendatang.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, tahap awal pengadaan pada 2020 dengan konsep memberikan layanan akan dimulai melalui pengadaan bus premium, setelah itu akan dilakukan kajian untuk implementasi bus listrik di 2021.

"Saya sampaikan kelanjutan dari angkutan massal untuk bus listrik memang akan saya dorong, nanti untuk programnya saya perioritaskan bus listrik. Tapi memang karena skema buy to service perhubungan darat untuk kota di luar Jakarta jadi mungkin nanti busnya akan lebih kecil lagi," kata Budi di sela-sela tes bus listrik keluaran PT Mobil Anak Bangsa (MAB) di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Budi menjelaskan program pengadaan ini lanjutan dari Bus Rapid Trans (BRT), namun karena konsepnya berbeda maka nantinya akan ikut menggandeng pihak operator. 

Sejalan dengan itu, di 2020 Budi mengatakan dirinya akan melakukan kajian untuk pengadaan bus listrik yang akan dimulai pada 2021 mendatang. Untuk modelnya sendiri merupakan bus berdimensi lebih kecil karena untuk menyesuaikan kondisi jalanan di kota tersebut.

"Kalau untuk BRT waktu itu hanya berupa pengadaan saja, untuk bus listrik di 2021 ini kajiannya kami akan gandeng pihak operator, jadi bukan pengadaan saja bentuknya. Kenapa lebih kecil, karena memang untuk kota di luar Jakarta seperti di Bandung," ucap Budi.

Sedangkan untuk di Jakarta sendiri, menurut Budi nantinya akan ada bus listrik yang mulai beroperasi, contohnya dari pihak Transjakarta dan Damri. Untuk Transjakarta akan rencananya dimulai pada 2020 mendatang setelah uji coba.

Hal ini pun disampaikan oleh Techincal Director PT MAB Bambang Tri Soepandji. Menurut Bambang, dalam waktu dekat pihaknya akan memenuhi permintaan unit bus listrik untuk Transjakarta.

"Transjakarta akan gunakan MAB, tapi di bawah operator PPD. Untuk unit pemesanannya itu mereka minta 100 tapi memang bertahap, kalau dari kebutuhan PPD sebenarnya mau mengganti hampir dari setengah armada yang dimilikinya," ujar Bambang.