Hapus Premium Bisa Jadi Solusi Turunkan Pencemaran Udara

JAKARTA, KOMPAS.com - Banyaknya jumlah kendaraan di DKI Jakarta membuat kualitas udara semakin tidak sehat. Ternyata kondisi ini tidak terlepas dari kualitas dari bahan bakar mnyak (BBM) yang digunakan oleh setiap kendaraan.

Menurut data dari Trend AAQM (Ambient Air Quality Monitoring), rata-rata tahunan konsentrasi PM 2.5 pada Januari hingga 30 Juli 2019 adalah 46.16 ugram//m3 dengan konsentrasi terendah 1 ugram/m3 dan tertinggi 155 ugram/m3. Sementara, baku mutu WHO adalah 10 ugram/m3.

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB (Komite Penghapusan Bensin Bertimbal) , mengimbau, Gubernur DKI Jakarta harus melakukan langkah yang sesegera mungkin untuk mengendalikan pencemaran udara, antara lain melarang penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan.

"Bahan bakar yang tidak ramah lingkungan akan memicu tingginya emisi dari kendaraan bermotor. Nah, bahan bakar yang tidak ramah lingkungan ini, antara lain Premium, Pertalite, Solar 48 (solar bersubsidi), dan Solar Dexlite," ujar pria yang akrab disapa Puput tersebut, saat diskusi mengenai pengendalian pencemaran udara di sekretariat KPBB, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Puput menambahkan, alasannya adalah karena bahan bakar tersebut adalah bahan bakar yang tidak sesuai dengan kebutuhan mesin teknologi kendaraan bermotor sekarang ini. Sebab, sejak tahun 2007, kendaraan bermotor sudah mengadopsi standar Euro 2.

"Kualitas bahan bakar yang buruk menjadi penghambat penerapan teknologi canggih kendaraan bermotor yang rendah emisi," kata Puput.

Puput menyebutkan, krisis pencemaran udara, seperti yang belakangan ini ramai dibicarakan, dapat menjadi momentum untuk menghapus bahan bakar tidak berkualitas yang tidak cocok dengan teknologi kendaraan bermotor. Sehingga, bisa menghambat pengendalian pencemaran udara dan mengganggu daya saing industri otomotif dan industri bahan bakar minyak.