Toyota Dukung Insentif pada Program Kendaraan Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Kendaraan Listrik, hanya memihak pada kendaraan listrik berbasis baterai (Bettery Electric Vehicle/BEV). Sebagai bukti, terdapat beberapa pemberiaan insentif untuk konsumen dan produsen yang menjual dan membeli kendaraan model itu.

Sebagai contoh, pembeli tidak akan dibebankan pajak tahunan, hingga insentif lainnya bagi sektor industri, layaknya keringanan atau pembebasan impor kendaran atau komponen KBL, baik dalam bentuk completley knocked-down (CKD) atau incompletely knock-down (IKD).

Menurut Executive General Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Fransiscus Soerjopranoto, langkah itu sudah benar, dan seharusnya memang seperti itu jika ingin meningkatkan atau merangsang pasar.

"Jadi jangan tanggung-tanggung, insentif itu harus diberikan mulai dari hulu hingga ke hilir," ujar Soerjopranoto ketika ditemui Kompas.com belum lama ini di kawasan Jakarta Pusat.

Pria yang akrab disapa Soerjo itu melanjutkan, contoh lain misal agen pemegang merek (APM) yang merakit lokal atau impor sama-sama diberikan keringanan, agar mau menjual mobil sejenis itu di Indonesia.

"Kalau tidak punya pabrik, mungkin skema impornya dipermudah lagi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi kalau insentifnya yang final seperti itu, tidak jadi masalah juga yang penting menguntungkan buat konsumen dan juga pabrikan," kata Soerjo.

Bentuk penawaran lain, terutama untuk konsumen kata Soerjo bisa juga dengan memberikan fasilitas parkir gratis untuk kendaraan hemat energi atau ramah lingkungan, ganjil-genap diperbolehkan, dan lain sebagainya.

"Maksud saya hal yang seperti itu yang bisa meningkatkan atau menggairahkan pasar. Sehingga tujuan pemerintah juga tetap bisa tercapai," ucap dia.