Dua Kabupaten dengan Tata Kelola Keselamatan Jalan Terbaik

Jakarta, KompasOtomotif - Ajang Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2017 tidak hanya memberikan penghargaan kepada pemerintah kota. Karena penghargaan yang sama juga diberikan kepada pemerintah kabupaten.

Pada ajang IRSA 2017 yang digelar di Jakarta, Kamis (7/12/2017), ada dua kabupaten yang mendapat penghargaan sebagai kabupaten dengan tata kelola keselamatan jalan terbaik. Keduanya adalah Pekalongan di Jawa Tengah dan Bangka di Bangka Belitung. 

Bangka terpilih untuk kategori kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk rendah. Daerah ini terpilih karena dianggap berhasil dalam:

- Melarang penggunaan motor untuk warga berusia di bawah 17 tahun. Sosialisasi mengenai larangan ini melibatkan polisi lalu lintas yang menjadi pembina upacara di sekolah.

- Memiliki panggilan gawat darurat 119 yang dinamakan "Sepintu Sedulang". Layanan yang melayani bantuan kesehatan, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana dan polisi lalu lintas ini dapat diakses melalui ponsel Android.

- Pada 2016, terjadi tren penurunan kecelakaan lalu lintas di Bangka mencapai 13 persen dibanding tahun 2015.

Sementara itu, Pekalongan yang menyabet kategori kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, dianggap sudah melakukan berbagai upapay, meliputi:

- Bekerja sama dengan pengusaha angkutan umum untuk memberikan subsidi angkutan umum yang aman bagi pelajar.\

- Menurunkan rata-rata angka kecelakaan per bulan, berdasarkan data hingga September 2017.

- Mulai memperkenalkan pembinaan keselamatan dimulai dari anak usia dini, salah satunya dengan cara menyelenggarakan lomba mewarnai rambu lalu lintas.

Ajang IRSA merupakan wujud apresiasi kepada kota dan kabupaten terbaik dalam hal penerapan tata kelola keselamatan jalan. Finalis dipilih berdasarkan data-data keselamatan jalan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah kecelakaan dan jumlah fatalitas kecelakaan melalui tahap shortlisting.

Juri IRSA 2017 terdiri dari perwakilan lima kementerian/instansi dan para pakar keselamatan berlalu lintas. Kementerian dan instansi yang terlibat meliputi Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Badan Perencana Pembangunan Nasional, dan Korps Lalu Lintas Polri.