Menanggapi hal tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menuturkan, pihaknya belum melakukan pertemuan yang lebih kongkrit dengan pemprov DKI Jakarta. Intinya, jika surat dari Ahok sudah diterima, Pertamina akan mempelajarinya terlebih dulu.
“Suratnya baru dikirimkan hari ini (Kamis 4 Februari 2016) itupun ke Kementerian ESDM dan ditujukan juga ke kita. Setelah kita terima, maka akan dipelajari dan langkah selanjutnya kita harus berkoordinasi dengan pemprov DKI Jakarta,” ujar Wiandra di Jakarta, Kamis (4/2/2016) malam.
Hal yang perlu ditanyakan kepada pemprov DKI Jakarta, lanjut Wiandra tujuan dari dihapusnya Premium di Ibu Kota itu untuk apa. Apakah dasar aspirasinya untuk mendukung program konversi dari BBM ke BBG, atau ingin memberlakukan aturan standar RON di atas 88 untuk kendaraan yang beredar di Jakarta.
“Intinya, kita harus melakukan pertemuan secara maraton. Kita juga perlu semacam penjelasan, kemudian informasi dari Kementerian ESDM. Kita sebagai operator sifatnya cukup fleksibel,” kata Wiandra.
Sebelumnya, usulan Ahok menghentikan distribusi Premium di wilayah DKI Jakarta, lebih kepada upaya menciptakan lingkungan yang lebih baik dengan turunannya emisi kendaraan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.