BBM Bersubsidi Harus Jelas Kompensasinya

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembatasan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk mobil produksi di atas 2005 tampaknya sudah tidak bisa ditawar lagi dan akan dilaksanakan awal Oktober 2010. Kebijakan ini mendapat reaksi keras dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Menurut ketua dewan pembinanya, Indah Sukmaningsih, hal itu masih perlu dikaji lebih jauh.

Ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (16/9/2010), Indah menegaskan, "Dipastikan banyak konsumen yang kecewa jika kebijakan tersebut diterapkan karena kemampuan membeli pasti akan turun."

Dalam akun Twitter-nya, Rabu (15/9/2010), Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyebutkan, sebelumnya pemerintah berencana menerapkan kebijakan ini secara bertahap. Langkah ini dimulai dari Jabotabek karena dianggap bisa menghemat subsidi hingga Rp 2 triliun tiap tahunnya. Kemudian, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI), para pemilik kendaraan pribadi di atas tahun 2005 tergolong masyarakat yang mampu membeli BBM non-subsidi. "Sudah seharusnya yang berkemampuan tidak perlu diberi subsidi sehingga dana bisa kita alihkan untuk infrastruktur dan pelayanan publik," ujarnya.

Indah tampak agak kurang sependapat dengan pernyataan Hatta. Soal siapa yang mampu dan tidak mampu, hal itu perlu dipaparkan lebih lanjut. "Perlu diketahui data yang lebih akurat mengenai berapa persen masyarakat yang pantas mendapatkan bensin bersubsidi dan berapa persen yang tidak," ungkapnya. Pasalnya, menurut Indah, masih ada pemilik kendaraan di atas tahun 2005 yang hidupnya pas-pasan dan belum mampu sepenuhnya menggunakan bensin non-subsidi. Pemaparan hasil surveinya harus jelas!"

Instrumen yang dipakai pemerintah dalam membuat kebijakan ini, menurut Indah, masih kurang jelas. "Jika tujuannya untuk mengurangi subsidi BBM, yang harus diumumkan selanjutnya adalah soal kompensasinya. Akan dibuat apa subsidi yang berhasil dikurangi tersebut? Harus jelas dipaparkan ke masyarakat akan dikemanakan uangnya," ujar Indah.

Sementara itu, Hatta menjanjikan, sosialisasi akan dilakukan terlebih dahulu sebelum program ini benar-benar dilaksanakan.

Crazy Rich Tumbuh Pesat, Indonesia Jadi Pasar Jet Bisnis

Artikel Kompas.id