Pembatasan Usia Kendaraan Jakarta Perlu Harmonisasi Seluruh Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mendapatkan wewenang untuk melakukan pembatasan usia dan jumlah kendaraan bermotor perorangan di wilayah Jakarta.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Nomor 2 Tahun 2024, yang disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 25 April 2024.

Pasal yang sama juga menyebutkan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diizinkan melakukan uji coba dan penerapan teknologi serta inovasi rekayasa lalu lintas.

Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Revy Petragradia, mengatakan, Undang-Undang DKJ masih butuh aturan turunan agar pembatasan usia kendaraan bisa segera dilakukan.

Pasalnya, aturan ini tidak bisa bergulir sendiri. Butuh kebijakan dari stakeholder lain agar implementasi berjalan baik.

“Saya pikir ke depannya, DKJ perlu harmonisasi seluruh kebijakan dengan undang-undang yang sudah dibuat. Ini jadi PR DKJ ke depan, yang mesti dipikirkan,” ujar Revy, kepada Kompas.com (6/5/2024).

“Secara umum, undang-undang DKJ sudah ada, Tapi kan harus dibarengi dengan penyesuan turunan undang-undang ke bawahnya. Dan menurut saya, masih perlu waktu,” kata dia.

Revy juga mengatakan, Undang-Undang DKJ menjadi payung buat kebijakan turunan, misalnya bagaimana regulasi pembatasan usia kendaraan yang bakal diterapkan.

“Sejauh mana pengaturannya, sejauh mana pergerakan kendaraannya, apakah dibatasi oleh jam, dibatasi oleh produksi kendaraan misal lebih dari 10 tahun tidak boleh masuk, atau seperti apa,” ucap Revy.

Revy menambahkan, apabila menempatkan polisi hampir di semua titik di Jakarta, tentu ini bakal menjadi kebijakan yang mahal karena butuh operasional.

Sementara tanpa petugas yang bersiap sedia di lapangan, berarti butuh kamera CCTV yang bisa mengawasi dan mendeteksi kendaraan-kendaraan yang lewat berdasarkan tahun produksi.

"Jangan sampai dengan menggunakan teknologi baru, ujung-ujungnya jadi seperti proyek baru lagi, yang istilahnya kalau enggak sukses dibatalkan, tapi kan sudah investasi di situ. Ini menurut saya kajian komprehensif perlu dilakukan," kata Revy.