Pertalite Dibatasi, Daya Beli Masyarakat Akan Tertekan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan bahwa revisi kebijakan mengenai pembatasan atas distribusi BBM jenis Pertalite akan rampung tahun ini.

Dengan perubahan tersebut, masyarakat tak bisa bebas untuk membeli Pertalite. Akan ada beberapa ketentuan yang mengikat supaya penyaluran BBM bersubsidi itu tepat sasaran dan guna.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menyatakan, rencana pembatasan BBM itu akan berdampak terhadap daya beli.

"Dampaknya pasti pada pilihan masyarakat untuk menggunakan BBM akan tertuju atau terbatas pada Pertamax, yang mana dari sisi harga, lebih tinggi (Rp 12.950)," kata dia dalam siaran KompasTV Live, Jumat (15/3/2024).

"Mungin dampaknya tidak akan langsung dan signifikan seperti menaikkan harga Pertalite. Tapi bagi sebagian besar masyarakt yang bergantung pada Pertalite, tentu akan terpukul sekali," ujar Huda lagi.

Apalagi, saat ini harga pangan di Indonesia sedang melambung. Pada beberapa lokasi bahkan harga telur dan ayam selalu naik setiap hari.

Kemudian pemerintah juga punya rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan. Otomatis, belanja rumah tangga bakal ada gejolak.

"Maka saya rasa dalam jangka waktu tertentu, akan menekan daya beli. Ini yang harus kita hindari, sehingga harus ada kajian dampak yang komperhensif," ucap Huda.

Sebelumnya diketahui tujuan pemerintah membatasi distribusi Pertalite supaya penyaluran subsidi semakin tepat sasaran.

Apalagi konsumsi untuk BBM jenis Pertalite terus meningkat tiap tahun. Seperti contoh pada 2021-2022, konsumsinya mencapai 23 juta kiloliter kemudian naik di 2023 menjadi 30 juta kl.

Sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah pun menganggarkan subsidi untuk pembelian BBM. Tapi dalam tiga tahun belakangan ini, trennya terus diturunkan.

Hal tersebut karena upaya Indonesia untuk mengurangi beban impor BBM yang sudah sangat tinggi dan upaya berdikari atas energi melalui hilirisasi serta green energy.

Tercatat pada data ESDM, subisdi untuk BBM pada 2022 ialah Rp 502,4 triliun. Lalu diturunkan menjadi Rp 339,6 triliun pada 2023 dan Rp 113,3 triliun di 2024 ini.

Adapun selama 2023, realisasi subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 95,6 triliun. Ini lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp 115,6 triliun.