Subsidi Motor Listrik Diperluas, AISMOLI Yakin Capai Target Tahunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) resmi memperluas pemberian bantuan pemerintah atau subsidi terhadap pembelian motor listrik berbasis baterai menjadi satu unit per-satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

"Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan pemerintah ini syaratnya adalah WNI berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor listrik," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (29/8/2023).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi optimis bahwa penjualan motor listrik dengan subsidi Rp 7 juta dapat mencapai target, yakni 200.000 unit hingga akhir 2023.

Sebab dengan terbukanya kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk bisa membeli motor listrik dengan harga murah, maka jumlah peminatnya juga akan bertumbuh.

"Dengan adanya skema yang baru pastinya itu akan mendongkrak kenaikan minat masyarakat. Sekarang pun sudah banyak industri yang tanya-tanya. Yang kita harapkan percepatan dari regulasi ini (perubahan skema). Sehingga sampai Desember, kita optimis," kata Budi.

Di samping itu pula, para industri disebut mulai bersiap dalam menyediakan sepeda motor listrikuntuk memenuhi permintaan dari sejumlah instansi pemerintah yang sudah didorong menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional.

Hal ini terlihat dari industri yang mulai menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen seperti disyaratkan pemerintah.

Tercatat sudah ada 14 perusahaan dengan 30 model motor listrik yang sudah bermitra dengan pemerintah. Ke depan, pihaknya memastikan akan terus bertambah.