Mudik 2021 Tidak Dilarang, PO Bus Harap Tanpa Syarat Sulit

JAKARTA, KOMPAS.com – Pandemi Covid-19 di Indonesia memang sudah terjadi lebih dari setahun. Berbeda dengan tahun 2020 di mana masyarakat dilarang untuk mudik, tahun ini tidak ada larangan untuk kembali ke kampung halaman saat Idul Fitri.

Mengutip dari Antara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran pada tahun 2021.

“Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalu Kementerian Perhubungan tidak melarang,” ucap Budi dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Budi mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan sinergi bersama Gugus Tugas Covid-19 dengan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik.

Menanggapi pernyataan dari Menhub, Pemilik PO Sumber Alam Anthony Steven Hambali merasa senang jika hal ini benar terjadi. Harapannya, penumpang nantinya tidak dipersulit dengan banyaknya syarat-syarat ketika bepergian dengan bus.

“Syarat yang menyulitkan misalnya asal sudah vaksin Covid-19, tes antigen dan lain-lain. Kalau sekadar protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak dan cek suhu tubuh, memang sudah jadi kebiasaan sekarang,” ucap Anthony kepada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Mengapa menyulitkan, Anthony menjelaskan kalau wajib vaksin atau tes antigen sebelum naik bus tidak masuk akal. Misalnya saja untuk biaya tes antigen jika dibandingkan dengan harga tiket bus, jadi terlampau tinggi.

“Harusnya ditata seperti wajib protokol kesehatan. Kedua, penumpang harus dapat didata atau terlacak, jadi jika ada penumpang yang terindikasi Covid-19, kami dapat melacak, siapa saja yang satu bus dengan dia, lengkap dengan kontak yang bisa dihubungi,” kata Anthony.

Ketiga, mudik 2021 harus didukung dengan kendaraan umum. Misalnya kendaraan pribadi pelat nomor hitam dibatasi kapasitasnya 50 persen dan benar-benar diawasi. Sedangkan untuk kendaraan umum pelat nomor kuning, boleh diisi 70 persen.

“Pasti bisnis transportasi bisa sehat dan angka pandemi tidak melonjak,” ucapnya.