Masih Berharap, Usulan Insentif Pajak Mobil baru 0 Persen Terganjal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita terus berupaya agar usulan insentif pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru dapat terealisasi guna merangsang daya beli masyarakat di tengah pandemi.

Sampai saat ini, relaksasi pajak tersebut masih terganjal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Maka, belum dapat dipastikan jika usulan terkait bisa terealisasi dalam waktu dekat.

"Memang kita masih belum dapat green light (lampu hijau) dari Kemenkeu, masih dalam proses hitung-hitungan," ujar Agus dalam diskusi virtual, Senin (28/12/2020).

Kendati demikian, Agus menyebut usulan itu secara prinsip telah disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo (Kemenkeu). Sebelumnya, pihak asosiasi pun menyambut baik.

"Ini wajar saja untuk mereka yang merupakan bendahara negara. Tentu, mereka punya penilaian dan posisi sendiri, sebagai Kemenkeu mereka harus lebih komperhensif," paparnya.

Agus mengatakan, industri otomotif masih tetap tumbuh meski tak ada kebijakan insentif pajak untuk mobil baru. Ia menambahkan, ada perbaikan pada kuartal III-2020 ketimbang kuartal sebelumnya.

Tapi, pertumbuhan itu diakui masih lambat untuk bisa mencapai titik pemulihan seperti masa sebelum pandemi Covid-19. Karenanya, ia memastikan pemerintah bakal menaruh perhatian pada sektor ini.

"Ini sektor yang penting, turunan-turunan industrinya sangat penting dan banyak, dan melibatkan IKM yang banyak. Jadi memang ini salah satu industri yang perlu kita proteksi secara serius," pungkas Agus.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menolak usulan pembebasan pajak mobil baru yang disampaikan Kemenperin guna membantu daya beli masyarakat di sektor otomotif selama pandemi Covid-19.

Alasannya, pihak Kemenkeu telah mengeluarkan beragam relaksasi bagi industri agar bisa cepat kembali pulih. Lagipula, pemusatan pemberian insentif di satu sektor bisa menimbulkan kecemburuan dari industri lainnya.