Lebih Murah, Thailand Pangkas Tarif Bea Masuk Suku Cadang Mobil Listrik

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemerintah Thailand berencana memangkas tarif bea masuk suku cadang yang digunakan untuk merakit mobil listrik agar harga jual kendaraan terkait jadi lebih terjangkau oleh rakyatnya.

Sebab, saat ini perbedaan harga antara mobil konvensional yang menggunakan pembakaran mesin dalam alias internal combustion engine (ICE) dengan bertenaga listrik sangat jauh.

"Kami berharap melalui kebijakan tersebut permintaan atas mobil listrik menjadi lebih tinggi lagi seiring dengan harga yang tentu jauh lebih murah," kata Menteri Perindustrian Thailand Suriya Jungrungreangkit dikutip Paultan, Senin (12/10/2020).

Saat ini, pemerintah tengah melakukan studi kelayakan atas rencana pengurangan pajak. Temuan yang didapat nantinya akan diteruskan ke Komite Kebijakan Kendaraan Listrik Nasional untuk dipertimbangkan lebih lanjut akhir bulan ini.

Suriya menjelaskan permintaan mobil listrik yang meningkat akan membantu negara dalam mengurangi polusi dari mobil konvensional yang selama ini menjadi salah satu masalah ibu kota negara.

Untuk diketahui, tarif pajak saat ini menyumbang 80 persen dari harga suku cadang mobil. Untuk itu, pemangkasan tarif bea masuk dinilai cukup penting agar harga mobil listrik dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ia menargetkan, harga mobil listrik nantinya bisa berada pada kisaran 700.000 bath hingga 800.000 bth atau setara dengan Rp 380 jutaan dengan nilai saat ini.

"Setelah dilakukan pengkajian, kita akan tahu berapa pajak yang harus dipotong agar harga mobil listrik setara dengan mobil konvensional," ujar Suriya.

Selain itu, terobosan tersebut juga sebagai langkah dari Thailand dalam merangsang investasi baru dari berbagai produsen otomotif yang pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah produksi model listrik.

Sebagaimana diketahui, Thailand memiliki target untuk bisa memproduksi 750.000 mobil listrik atau 30 persen dari total produksi nasional di 2030.

Tentu, langkah ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia karena belakangan Tanah Air disebut mampu menjadi pemain utama dalam era elektrifikasi karena punya sumber daya yang cukup berupa populasi dan ketersediaan nikel.

Di samping itu, berdasarkan peta jalan indusri otomotif yang dirancang oleh Kementerian Perindustrian, pada pertengahan 2021 produsen terkait di dalam negeri dipacu untuk mulai melakukan proses CKD mobil listrik.

Dalam upaya merangsang daya beli masyarakat untuk membentuk ekosistem elektrifikasi, sudah banyak insentif yang dikeluarkan mulai dari tax holiday, super deduction tax, pembebasan PPnBM, hingga uang muka nol persen untuk pembelian kredit.