Naiknya Tarif Pajak BBN-KB Jadi Upaya Hadang Pembeli dari Luar Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta resmi menerbitkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2019 mengenai penyesuaian tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dari semula 10 persen, mulai 11 Desember 2019 nanti naik 2,5 persen jadi 12,5 persen.

Usulan kenaikan BBN-KB untuk penyerahan kendaran pertama tersebut sebelumnya sudah diwacanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta.

Saat itu Plt Kepala BPRD Faisal Syafruddin mengatakan penyesuaian tarif dimaksud dalam rangka kesimbangan dan kesepatakan Rapat Kerja Terbatas Asosiasi Badan Pendapatan Daerah se-Jawa-Bali pada 13 Juli 2018 lalu.

"Karena sesuai dengan kesepatakan Bapenda se-Jawa dan Bali untuk BBN-KB itu ditetapkan jadi 12,5 persen untuk Jawa dan Bali. Untuk Jakarta yang saat ini 10 persen naik 2,5 persen," ucap Faisal beberapa waktu lalu.

Dalam salinan Perda penyesuaian tarif BBN-KB yang diterima Kompas.com, disebutkan bahwa penyerahan kendaraan bermotor pertama yang dimiliki orang pribadi maupun badan di kenaikan tarif 12,5 persen. Sementara penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya satu persen.

Bila ditelisik, memang hanya DKI Jakarta yang masih menetapkan pajak BBN-KB 10 persen, kota-kota lain sudah mulai melakukan peneyesuaian.

Contoh seperti Pemprov Jawa Barat yang sudah menaikan BBN-KB 12,5 persen sejak awal April 2019 lalu.

Untuk besaran tarif BBN-KB 12,5 persen sendiri juga sudah diterapkan dibeberapa provinsi. Seperti Jawa Tengah, Lampung, Banten, Bangka Belitung, bahkan sampai Sulawesi Tengah dan Gorontalo.

Tidak hanya itu, usulan kenaikan pajak BBN-KB juga dinilai Faisal efektif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Bahkan, dengan pajak yang naik juga bisa menekan pembelian kendaraan dan mengalihkan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

"Dengan begitu, bisa mencegah masyarakat membeli kendaraan baru dan beralaih ke moda transportasi umum. Selain itu, masyarakat di daerah juga tak lagi mencaru kendaraan di Jakarta untuk mengandalkan pajak yang rendah karena semua nantinya akan rata," kata Faisal.