Ada Unjuk Rasa Ojol, Hindari Titik Aksi agar Tak Terjebak Macet
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online dari berbagai daerah di Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta pada Selasa, 20 Mei 2025.
Pengguna kendaraan bermotor dan masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan yang menjadi titik aksi guna mengurangi risiko kemacetan.
Aksi akan dimulai pukul 13.00 WIB dan digelar di sejumlah titik penting, seperti Kementerian Perhubungan (Jalan Medan Merdeka Barat), Istana Merdeka (Jalan Medan Merdeka Utara), Gedung DPR RI (Senayan), dan kantor-kantor perusahaan aplikasi transportasi online.
Baca juga: Ada Demo Ojol Hari Ini, Rekayasa Lalu Lintas Bersifat Situasional
Sejumlah pekerja ojek online berunjuk rasa di depan kantor balaikota Cirebon, Selasa (15/4/2025) siang. Mereka menuntut aplikator menurunkan tarif potongan dari 20 persen menjadi 10 persen.Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA), Raden Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa aksi ini akan melibatkan lebih dari 25.000 pengemudi ojol dan taksi online.
Igun mengatakan, pengemudi ojol dan taksi online yang datang dari berbagai wilayah, termasuk Jabodetabek, Jawa, dan Sumatera.
Selain unjuk rasa di jalan, Igun menyebut pengunjuk rasa juga akan melakukan aksi "off bid massal" yakni mematikan aplikasi secara serentak di seluruh Indonesia selama 24 jam, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.
Baca juga: Polisi Imbau Warga Hindari 3 Titik Aksi Unjuk Rasa Ojol di Jakarta
“Akan dilakukan pelumpuhan pemesanan penumpang, pemesanan makanan dan pengiriman barang melalui aplikasi secara massal dengan cara mematikan aplikasi pada hari Selasa, 20 Mei 2025 mulai jam 00.00 sampai dengan jam 23.59,” kata dia.
Puluhan mitra Grab menggelar unjuk rasa di Bandung, Selasa (22/4/2025). Sebelumnya, aksi serupa berlangsung di di berbagai daerah di Indonesia. Mereka menuntut salah satu program aplikator yang membuat penghasilan mereka makin menipis. Dalam aksinya, para pengemudi ojol dan taksi online menyampaikan beberapa tuntutan utama:
- Pemerintah, khususnya Presiden dan Menteri Perhubungan, diminta menindak tegas perusahaan aplikasi yang dianggap melanggar aturan, yakni Permenhub No. 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub No. 1001 Tahun 2022.
- DPR RI Komisi V diminta mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenhub, asosiasi pengemudi, dan perusahaan aplikasi.
- Menetapkan potongan maksimal oleh perusahaan aplikasi sebesar 10 persen dari pendapatan pengemudi.
- Revisi skema tarif penumpang, termasuk menghapus fitur seperti “aceng”, “slot”, “hemat”, dan “prioritas”.
- Penetapan tarif resmi untuk layanan makanan dan pengiriman barang, dengan melibatkan perwakilan pengemudi, pemerintah, perusahaan aplikasi, serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
