Bos Astra Tanggapi Rencana TKDN Jadi Fleksibel di Sektor Otomotif

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Astra International Tbk (ASII) Djony Bunarto Tjondro menanggapi rencana pemerintah untuk melonggarkan aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) jadi lebih fleksibel, guna menarik investor baru.

Dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ASII di Menara Astra, Jakarta, Kamis (8/5/2025), ia berpendapat bahwa sejatinya penerapan TKDN telah melalui jalan panjang dengan tujuan untuk jadikan Tanah Air sebagai produsen, bukan hanya pasar saja.

"TKDN ini nyatanya menjadi driver atau pendorong daripada employement. Investor dipaksa harus investasi dan investasinya ini menimbulkan multiplier effect. UMKM kita terbangun, employement makin banyak, dan lainnya," kata dia.

Baca juga: Toyota Masuk ke Bisnis Mobil Bekas, Akuisisi 40 Persen Saham ADMO 

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ASII yang digelar Kamis (8/5/2025).

"Jadi, supaya Indonesia tidak hanya menjadi pasar," lanjut Djony.

Pada industri otomotif, produsen otomotif global kemudian berolomba membangun fasilitas produksinya di Indonesia untuk meningkatkan daya saing di pasar lokal dan pada gilirannya berkontribusi untuk devisa negara melalui ekspor.

"TKDN itu menjadi nukleus atau inti daripada industrialisasi, di mana investor kita paksa investasi di negara ini. Employment dapat, kalau dia mau export kita dapat devisa. Itu sebetulnya adalah wisdom yang ada dari sejak 40 tahun yang lalu, 40-50 tahun yang lalu," kata dia.

Meski demikian, ia memastikan Astra akan mengikuti apapun keputusan pemerintah termasuk relaksasi TKDN ini. Djony pun optimistis perseroan masih bisa bersaing dengan dinamika yang terjadi.

"Tetapi apapun yang disampaikan oleh pemerintah hari ini mengenai TKDN ya kita ikut," kata dia.

Pada kesempatan sama, Direktur ASII Henry Tanoto menyampaikan pangsa pasar otomotif grup masih stabil hingga kuartal I/2025 sebesar 54 persen. 

Baca juga: Ini Masalah Dasar Motor Honda di MotoGP 2025

Nikkei Pabrik Toyota yang ada di wilayah Durban, Afrika Selatan.

Sejalan dengan capaian tersebut 90 persen produk-produk Astra juga diproduksi di dalam negeri dengan tingkat TKDN yang tinggi.

"Jadi dibuat di tempat kita dan rasanya kalau kita lihat manfaatnya juga sangat banyak. Kita membangun industri, membangun employment, supply chain. Sehingga akhirnya competitiveness dari industri kita juga semakin baik dari waktu ke waktu," kata Henry.

"Jadi memang itu (TKDN) adalah salah satu hal yang membuat akhirnya terjadinya industri, lokal industri yang lebih baik gitu. Harapannya kita semoga ini juga bisa terus dijalankan untuk membangun industri lokal yang lebih kompetitif," lanjut dia.

Diketahui, pemerintah saat ini tengah berupaya menjalankan relaksasi TKDN dan impor untuk meningkatkan daya saing industri di tengah dinamika global saat ini.

Rencana pelonggaran itu digulirkan pemerintah kala Indonesia akan dikenai tarif resiprokal impor Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen. 

Baca juga: Mobil Listrik Polytron G3 dan G3+ Bukan Proyek Mobil Nasional

Motoring.com.au Pabrik Toyota Australia.

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” kata Presiden RI Prabowo Subianto belum lama ini.

Ia meminta aturan dibuat lebih realistis agar tidak membebani industri dalam negeri, meski TKDN mulanya ditujukan sebagai bentuk nasionalisme.

“TKDN sudah lah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," tutur Presiden.

Lebih jauh, ia menyatakan TKDN bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas. Karenanya ia meminta agar jajarannya lebih realistis dalam menerapkan ketentuan TKDN berkaca dari kemampuan sumber daya di dalam negeri.

Saat ini pemerintah sendiri masih melakukan pematangan rencana dengan nantinya dibentuk Satgas Deregulasi.