Gangguan Ormas di Pabrik BYD Subang Jadi Sorotan Media China

JAKARTA, KOMPAS.com - Media China mulai menyorot masalah organisasi masyarakat (ormas) yang disebut menganggu pendirian pabrik raksasa otomotif China, BYD di Subang, Jawa Barat.

Hal ini membesar sebab pabrik BYD akan memiliki kapasitas produksi 150.000 unit kendaraan listrik (EV) per tahun, dengan rencana investasi 1,3 miliar dollar AS atau setara Rp 20,3 triliun.

Baca juga: CATL Penuhi Standar Baterai Listrik Tanpa Kebakaran di China

Media asal China menulis bahwa impian Indonesia menjadi pusat kekuatan kendaraan listrik (EV) di Asia Tenggara sedang berbenturan dengan musuh lama yaitu kelompok kriminal terorganisir atau preman.

Dealer BYD Ilustrasi pabrik BYD di Subang.

"Kelompok penegak hukum bayangan ini, yang sudah lama menjadi momok bagi pedagang kaki lima dan usaha kecil, kini dituduh mengganggu proyek pabrik senilai US$1 miliar milik produsen kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD — sebuah proyek yang dianggap sebagai tonggak penting masa depan ekonomi nasional," tulis artikel South China Morning Post, dikutip, Rabu (7/5/2025).

Media tersebut juga menyebut bahwa Ian Wilson, dosen senior di Murdoch University Australia dan penulis buku The Politics of Protection Rackets in Post New-Order Indonesia, mengatakan keterlibatan preman dalam investasi besar tidak mengejutkan.

“Ketika sebuah perusahaan besar akan masuk ke suatu daerah (di Indonesia), biasanya mereka akan bertemu dengan tokoh-tokoh lokal dan berurusan dengan mereka,” katanya.

Baca juga: Baterai Seumur Hidup: Polytron G3 dan G3+ Resmi Diluncurkan

“Sepertinya ini adalah kelalaian atau mereka tidak diberi saran yang tepat, karena (premanisme) adalah hal biasa di Indonesia,” tulis artikel.

KOMPAS.com/Dian Erika Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno usai pertemuan dengan Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair di Thamrin, Jakarta Pusat pada Selasa (22/4/2025).

Adanya dugaan aksi premanisme di pabrik BYD, timbul ke permukaan pada 20 April 2025 usai Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memenuhi undangan kunjungan ke pabrik BYD di Shenzhen, China.

Eddy kemudian meminta pemerintah menindak tegas premanisme yang menghambat laju investasi di Tanah Air.

Head of Marketing, PR & Government BYD Indonesia Luther Pandjaitan, yang dimintai konfirmasi hanya menyampaikan saat ini proses persiapan dan pembangunan berjalan dengan baik, tanpa menyinggung apakah kabar dimaksud benar atau tidak.

"Hingga saat ini, seluruh proses persiapan dan pembangunan pabrik berjalan dengan baik. Dan kami sedang fokus untuk menyelesaikan proses pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah," kata Luther kepada Kompas.com, belum lama ini.

Baca juga: Baterai Seumur Hidup: Polytron G3 dan G3+ Resmi Diluncurkan

"Mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh," lanjut Luther ketika ditegaskan kembali.

Kompas.com/Donny Peresmian diler BYD Harmony Kuningan

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyampaikan bahwa aksi premanisme berkedok ormas yang mengganggu proyek industri seperti dialami BYD, sudah terjadi sejak 1998.

Baca juga: Begini Penjelasan Soal Aturan Baru MotoGP Jelang Start

Sekertaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan,  asosiasi tengah berusaha mencari solusi bersama stakeholder terkait supaya kejadian serupa tidak terjadi, membuat investasi di dalam negeri terhambat.

"Itu sudah kami sampaikan dan memang terjadi cukup lama, sejak tahun 1998 itu sudah ada kejadian. Kami sedang dalam proses untuk mengatasinya," kata Kukuh.

"Itu sudah ditangani. Kami sudah sampaikan ke pemerintah dan mereka (anggota Gaikindo) juga telah menyampaikan," katanya.