Solusi Kemacetan Jakarta: Manajemen Parkir Efektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemacetan lalu lintas di Jakarta masih menjadi isu yang coba diatasi. Menurut sebagian orang, menaikkan tarif parkir bisa mengubah perilaku masyarakat dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Namun, menaikkan tarif parkir ternyata tidak semudah itu. Banyak masyarakat yang menanggapinya secara negatif.

Baca juga: Parkir Liar Jadi Masalah Sosial yang Meresahkan

Kepala Pusat Data Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Susilo Dewanto, mengatakan, saat pembahasan parkir beberapa waktu lalu ada kendala saat mau menetapkan tarif parkir yang tinggi.

KOMPAS.COM/PAVEL TANUJAYA Tempat Parkir Stasiun Tangerang yang masih ramai setelah kenaikan tarif parkir, Rabu (6/3/2019)

"Langsung diukurnya begini, 'Berapa sih kemampuan masyarakat?' Nah, padahal di situ bukan tentang pelayanan, tapi di situ adalah untuk mencoba menekan penggunaan kendaraan pribadi," ujar Susilo, pada diskusi di acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025, Kamis (24/4/2025).

"Jadi, bukan tidak mengukur lagi tentang masyarakat masih mampu atau tidak. Itu sudah satu bentuk kebijakan yang untuk ditaati oleh warga masyarakat Jakarta," kata Susilo.

Baca juga: Dorong Masyarakat Naik Transportasi Umum, Tarif Parkir Berpotensi Naik

Menurutnya, penetapan tarif parkir berbeda dengan penentuan tarif angkutan umum, karena itu diukur kemampuan dan kemauan membayar dari masyarakat.

KOMPAS. com/FARID ASSIFA Ilustrasi tempat parkir.

Susilo menambahkan, penetapan tarif parkir yang tinggi tidak hanya berlaku untuk roda empat.

Roda dua yang banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah pun juga bisa diusulkan kebijakan serupa.

KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI Kondisi area parkir motor di basement Gedung DPRD Jakarta, Rabu (30/4/2025).

"Ya, bisa juga maksimum satu jam begitu kan untuk parkir motor. Setelah itu, progresifnya adalah misalnya hari ini Rp 2.000, jam kedua Rp 3.000, jam ketiga seterusnya. Progresifnya bukan per jam, tapi dia bertambah mahal begitu kan," ujarnya.

Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) menyebutkan bahwa penerapan manajemen parkir di Jakarta direkomendasikan tidak hanya untuk mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Tapi, juga untuk memprioritaskan fungsi ruang publik untuk aktivitas manusia.

Selain itu, ITDP merekomendasikan penerapan Zonasi Manajemen Parkir pada pusat kota Jakarta. Estimasi dampak dari penerapan ini meliputi penurunan emisi PM 2.5 sebesar 18 ton dan NOx sebesar 150 ton. Disebutkan juga bahwa ada potensi pengalihan ruang parkir menjadi area hunian sebanyak 56.000 unit.