3 Usulan Kebijakan buat Atasi Kemacetan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemacetan masih menjadi isu utama jika membahas lalu lintas di Jakarta. Untuk itu, Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) mengusulkan disahkannya 3 kebijakan dalam Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (MKLL).

Direktur ITDP Indonesia Gonggomtua Sitanggang, mengatakan, MKLL disodorkan sebagai salah satu solusi untuk memaksa, dan juga menggeser perpindahan moda dari kendaraan bermotor pribadi ke transportasi yang lebih bersih, baik itu transportasi publik, berjalan kaki, maupun bersepeda.

Baca juga: Menuju Kesiapan Penerapan Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

"Nah, pasti akan ada juga argumen nih, kalau transportasi bersih, apakah kendaraan listrik itu bersih? Jawabannya iya, tapi itu tidak menyelesaikan masalahnya," ujar Gonggom, dalam diskusi di tengah acara Jakarta Urban Mobility Festival 2025, di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Kemacetan panjang di Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2020). Lembaga Pemantau Kemacetan Lalu Lintas TomTom memastikan Jakarta ada di posisi ke-10 kota termacet di dunia pada 2019 dengan indeks kemacetan 10 persen.

"Karena begini, MKLL itu kan satu paket kebijakan. Ada ERP (Electronic Road Pricing), ada KRE (Kawasan Rendah Emisi), dan juga manajemen pakir. Nah, KRE itu sendiri memang untuk mengurangi emisi, tapi tidak menyelesaikan kemacetan," kata Gonggom.

Menurutnya, jika semua beralih ke kendaraan listrik, akan tetap terjadi kemacetan. Selain itu, emisi totalnya dari sumber listriknya itu tetap ada, yakni batu bara.

Baca juga: Pelanggar Lalu Lintas dari Luar Jakarta Tetap Bisa Kena Tilang ETLE

"Nah, bagaimana kita menangani itu? Itu harus digabungkan dengan ERP, dan juga manajemen pakir, di mana memang tujuan utama dari ERP dan manajemen pakir adalah untuk mengurangi jumlah penggunaan kendaraan bermotor di jalanan," ujar Gonggom.

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Kemacetan Jakarta, sebab diberlakukannya pembatasan lalu lintas dengan skema Ganjil Genap (Gage)

"Jadi, kita mengurangi kemacetan dengan ERP dan juga manajemen pakir, dan kita mengurangi polusinya dengan KRE," kata Gonggom.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta sendiri menerapkan sistem ganjil genap di beberapa ruas jalan. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, tapi ternyata pengaruhnya tidak signifikan.

Jakarta.go.id Aturan Ganjil Genap Jakarta

Menurut Gonggom, sistem ganjil genap yang diterapkan selama ini juga malah menimbulkan masalah baru. Masyarakat malah jadi memiliki kendaraan lebih dari satu untuk mengakali sistem tersebut.

"Jadi, MKLL ini memang diharapkan untuk menjadi salah satu solusi untuk kita bisa menerapkan ataupun memiliki satu sistem transportasi yang lebih masif," ujarnya.