JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memprediksi sebanyak 146,48 juta jiwa atau lebih dari 52 persen dari total penduduk Indonesia akan melakukan pergerakan selama libur Lebaran 2025.
Data tersebut berdasarkan hasil laporan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas.
"Pergerakan masyarakat dari dan menuju Jawa Barat pada masa Angkutan Lebaran diperkirakan akan tinggi. Sehingga, koordinasi dan kerja sama antara Kemenhub dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi krusial," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (4/3/2025).
Baca juga: Perbaikan Jalan Batu Tulis yang Ambles Bisa Rampung Sebelum Lebaran
Lebih rinci, ia mengatakan potensi pergerakan selama libur Lebaran tahun 2025 dari Pulau Jawa adalah 51,3 persen atau sebanyak 81,5 juta orang. Mayoritasnya berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Kemudian juga diprediksi pada puncak arus mudik, peningkatan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta akan meningkat hingga 60 persen dibandingkan volume kendaraan normal harian.
"Lalu lintas masyarakat yang keluar dari Jakarta ini melibatkan setidaknya 8 Gerbang Tol (GT). Sebanyak tiga gerbang tol berada di wilayah Jawa Barat yang juga menjadi pusat bangkitan pada arus mudik Lebaran 2025," katanya.
Selain itu, Dudy juga mengingatkan adanya potensi pasar tumpah yang kemungkinan akan bermunculan pada masa Angkutan Lebaran.
Berdasarkan data dari tahun-tahun sebelumnya, terdapat kurang lebih 25 pasar tumpah pada jalur mudik arteri dari arah Jakarta melewati Jawa Barat menuju Jawa Tengah yang berpotensi kembali ada pada tanggal 26 – 29 Maret 2025.
Baca juga: Pertolongan Pertama Mobil yang Terendam Banjir
Untuk itu, ia berharap ada pengendalian dan pengaturan atas potensi kemacetan yang diakibatkan oleh pasar tumpah serta hambatan samping dari pasar tersebut. Hambatannya seperti operasional delman dan becak, serta angkutan perkotaan (angkot) yang mangkal atau ngetem.
Selain terkait pengaturan dan rekayasa lalu lintas, Kemenhub juga membutuhkan dukungan lainnya dari Pemprov Jawa Barat.
"Di antaranya adalah diadakannya Posko Pelayanan dan Monitoring Angleb di kawasan Jawa Barat, memastikan kesiapan armada transportasi, dan konsolidasi penyelenggaraan mudik gratis," ucap Dudy.
Dirinya berharap agar dilakukan peningkatan akses dan layanan angkutan feeder bagi para pemudik menuju terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara. Selain itu, agar penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan mudik dapat diintensifkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.