Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Harus Punya Kebijakan Baru buat Atasi Kecelakaan Bus dan Truk

Kompas.com - 26/01/2025, 10:21 WIB
Janlika Putri Indah Sari,
Azwar Ferdian

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus kecelakaan yang melibatkan truk atau bus pariwisata masih menjadi permasalahan yang terus mewarnai lalu lintas Indonesia saat ini.

Meski faktor rentetan kasus kecelakaan ini selalu sama, hingga saat ini masih belum ada solusi konkret untuk mengatasi hal tersebut.

Agus Pambagio, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan pengamat kebijakan publik, mengatakan bahwa Menteri Perhubungan (Menhub) yang baru harus segera membuat kebijakan baru untuk mengurangi kasus kecelakaan kendaraan besar.

Baca juga: Jadwal SIM Keliling Jakarta Hari Ini Minggu, Cuma di 2 Lokasi Ini

Razia truk ODOL serentak di IndonesiaKEMENHUB Razia truk ODOL serentak di Indonesia

"Keselamatan angkutan darat sangat menghawatirkan karena berulang terus terjadi, terutama di akhir tahun 2024. Hasil analisis penyebabnya selalu salah sopir atau tentang kelayakan kendaraan. Tetapi tidak ada upaya untuk menanggulangi. Kita memohon kepada Menhub agar bisa mengatasi kecelakaan ini berkurang. Kita ini masyarakat, menunggu arahan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kecelakaan ini," kata Agus pada konferensi pers bersama MTI di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Agus menyayangkan, dulu di Kemenhub ada yang namanya Direktorat Keselamatan Transportasi Darat.

Baca juga: Kelangkaan Sopir Truk Berdampak pada Keselamatan Berkendara

Hanya saja pada 2020 dihilangkan karena adanya restrukturisasi organisasi.

Padahal, menurutnya, peran Direktorat Keselamatan Transportasi Darat adalah jantung dari angkutan umum.

"Sejak Direktorat Keselamatan tidak ada, semenjak itu kecelakaan tinggi. Belum kecelakaan transportasi di laut, ini kita baru bicara darat. Tujuan acara ini kita mencoba mengunggah Menhub yang baru. Sebab, semenjak dilantik hingga saat ini, tidak ada yang muncul di media. Biasanya, dia akan selalu menyerahkan ke Wamenhub," katanya.

Agus juga mengatakan bahwa ini merupakan sektor yang sangat rawan dan selalu membuat publik susah bila ada masalah.

Maka, harus segera diselesaikan dan merencanakan kebijakan baru untuk mengatasi hal ini agar tidak berlarut-larut dalam kabinet kepresidenan baru ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau