Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biskita Trans Pakuan Bogor Berhenti Beroperasi, Ini Kata Pengamat

Kompas.com - 24/01/2025, 18:21 WIB
Janlika Putri Indah Sari,
Azwar Ferdian

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki tahun Januari 2025, layanan Biskita Trans Pakuan resmi berhenti mengantarkan penumpang. Liburnya layanan bus kota yang ada di Kota Bogor tersebut dijadwalkan memakan waktu 25 hari lantaran sedang melakukan evaluasi. 

Namun liburnya layanan Biskita di Bogor justru menimbulkan banyak kritik dari masyarakat yang kerap menggunakan kendaraan tersebut untuk mobilitas. 

Adapun penghentian layanan Biskita Trans Pakuan lantaran imbas adanya peleburan lembaga yang mengelola Biskita di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Semula yang mengelola Biskita adalah, Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ), namun akan dilebur menjadi Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda.

Baca juga: Skema Kredit BAIC X-55 II, Cicilan mulai Rp 8 Jutaan

Sebanyak 36 halte Biskita Transpakuan Bogor telah resmi diserahkan dari BPTJ ke Pemkot Bogor.KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA Sebanyak 36 halte Biskita Transpakuan Bogor telah resmi diserahkan dari BPTJ ke Pemkot Bogor.

Djoko Setiowarno, Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), mengatakan, secara nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Bogor sangat mumpuni dalam mengelola layanan Biskita sebagai layanan transportasi umum. 

"Bogor itu harusnya malu sama Kota Palu (punya layanan bus Trans Palu). Palu itu APBD-nya Rp1,8 triliun. APBD Bodetabek itu di atas Rp 5 trilun. Tangerang saja berani bus Tayo sudah lama. Artinya kemauan politiknya tidak punya," kata Djoko kepada Kompas.com pada acara Darurat Keselamatan Transportasi yang diadakan oleh MTI, Kamis (23/1/2025).

Baca juga: Ada Pembatasan Angkutan Barang di Jateng Selama Libur Isra Miraj dan Imlek 2025

Djoko juga mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga harus punya peran.  Sebab harus ada sinergi dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini. 

"DPRD nya harus ada. Mungkin Walikota sudah oke, tapi DPRD tidak mau. Mereka harusnya kompak kalau mau Bogor maju. Untuk Menteri Perhubungan, tolong jangan sakit gigi terus. Kalau diam terus kasihan Presiden. Kan sudah di gaji, masa diam saja," katanya. 

Pada acara yang sama, Agus Pembagio, Dewan Penasehat MTI dan pengamat kebijakan publik mengatakan, dirinya menyayangkan sikap Menhub dalam permasalahan ini. 

"Masa harus belajar bicara dulu. Salah itu tidak apa-apa kalau sekali. Kalau salah yang sama dua kali itu yang harus dihindari," kata Agus. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau