Respons Honda Soal Kenaikan PPN 12 Persen

TANGERANG, KOMPAS.com -Pemerintah Republik Indonesia berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Menanggapi hal ini, PT Honda Prospect Motor (HPM) menilai kenaikan pajak tersebut berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.

Yusak Billy, Sales & Marketing and Aftersales Director PT HPM mengatakan, pajak merupakan salah satu komponen utama yang memengaruhi harga kendaraan. Karena itu, kenaikan pajak bisa berdampak pada penurunan daya beli.

Baca juga: Honda Step WGN di GJAW 2024, Belum Ada Tanda Meluncur

KOMPAS.com/ADITYO Booth Honda di GJAW 2024

"Adanya kenaikan pajak ini berpotensi membuat permintaan dan daya beli berkurang. Kalau berkurang, pengaruh juga ke penjualan otomotif," kata Billy di Tangerang, Jumat (22/11/2024).

Meski demikian, Billy yakin pemerintah memiliki langkah strategis memulihkan perekonomian dan merencanakan stimulus guna mengatasi pelemahan pasar saat ini.

Baca juga: Modal MPV Listrik Mifa 9 untuk Manjakan Penumpang

"Kami berharap, kepentingan APM dan pemerintah sama-sama mengatasi lemahnya pasar," kata Billy.

Honda saat ini masih berdiskusi mengenai strategi menghadapi potensi dampak dari kenaikan pajak tersebut.

HPM Step WGN GJAW 2024

Menurut Billy, perlu mempersiapkan langkah-langkah yang tepat agar dapat menghadapi kemungkinan penurunan daya beli masyarakat.