Hasil Uji Emisi Jadi Syarat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI resmi menetapkan baku mutu emisi menjadi syarat atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia.

Regulasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat, yang diundangkan pada 6 Agustus 2024.

Secara khusus, hasil dari uji emisi atau baku mutu emisi kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 7 ayat empat, yaitu sebagai berikut;

Baca juga: Tanggapan Toyota Soal Pemerintah Batal Berikan Insentif Mobil Hybrid

Shela Octavia Mobil Sudinhub saat diuji emisi di halaman Kantor Walikota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024)

(4) Dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu emisi untuk kendaraan bermotor yang telah beroperasi lebih dari tiga tahun, koefisien sebagaimana dimaksud dapat dilakukan penyesuaian.

Artinya, hasil uji emisi baru akan dijadikan perhitungan PKB ketika kendaraan yang sudah berusia tiga tahun. Kalau mobil ataupun sepeda motor baru, masih menggunakan standar laporan pabrikan masing-masing.

Hanya saja belum ada rincian soal ketentuan penyesuaian dan cara hitung emisi dimaksud karena akan diatur lebih jauh melalui Peraturan Gubernur.

Sementara maksud koefisien yang tertera dalam beleid terkait ialah bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Instrumen ini jadi faktor perhitungan dasar PKB bersama dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Baca juga: OJK Jelaskan Kembali Manfaat Asuransi TPL

Antara via ABC Australia Mulai 1 September nanti, Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai melakukan razia uji emisi kendaraan di 15 titik. Tapi sebelum tanggal tersebut belum akan ada penilangan.

Sementara, apabila koefisien lebih besar dari satu, tandanya kendaraan itu sudah melewati batas toleransi. Pada kondisi ini, maka pengenaan PKB-nya akan lebih tinggi sebagai risiko sudah menggunakan kendaraan yang mencemari lingkungan . 

Sedangkan untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) atau battery electric vehicle (BEV) dan kendaraan listrik hasil konversi, masih tetap dibebaskan dari PKB.

Permendagri ini merupakan salah satu penguat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi kemacetan jalanan Jakarta.

Baca juga: Daya Beli Lemah, Masyarakat Pilih Mobil Bekas

Di mana, pada Pasal 206 aturan tersebut mengatur:

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

(2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

(3) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, setelah berkoordinasi dengan Menteri.