Pemprov DKI Siapkan 3 Sanksi bagi Kendaraan yang Belum Uji Emisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan tiga sanksi bagi pemilik kendaraan yang belum melakukan uji emisi. Keputusan itu rencananya berlaku usai pelaksanaan uji emisi akbar (UEA) 2023.

Melalui keterangan tertulis, Kadis Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, sanksi dimaksud meliputi sosialisasi penataan hukum, disinsentif parkir, serta pengenaan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).

“Pertama, kendaraan yang tak melakukan uji emisi akan dikenakan sanksi berupa imbauan," kata Asep, Senin (5/6/2023).

Baca juga: Harga SUV Bekas per Juni 2023, Honda CR-V mulai Rp 45 Jutaan

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Uji emisi kendaraan roda empat di Depok, Selasa (16/11/2021). Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok memberikan layanan uji emisi kendaraan roda empat secara gratis selama tiga hari ke depan.

"Ke depan kami berharap dari pihak kepolisian nantinya akan ada sanksi tilang. Kedua, pemberlakuan tarif parkir untuk kendaraan yang tidak melakukan uji emisi dengan tarif tertinggi. Dan ketiga, ada denda pajak kendaraan bagi yang belum melakukan uji emisi,” ucap Asep.

Oleh karena itu, pihak Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggelar kegiatan uji emisi akbar gratis sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya mengurangi emisi gas buang kendaraan.

“Uji emisi ini gratis, kami berharap kegiatan mampu memicu kesadaran masyarakat untuk melakukan uji emisi agar meningkatkan kualitas udara Jakarta,” kata Asep.

Baca juga: ASEAN Siap Jadi Pemain Utama Industri Kendaraan Listrik

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Uji emisi kendaraan roda empat di Depok, Selasa (16/11/2021). Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok memberikan layanan uji emisi kendaraan roda empat secara gratis selama tiga hari ke depan.

Untuk diketahui, tarif parkir disinsentif bagi kendaraan yang tidak melakukan uji emisi sudah diberlakukan di beberapa lahan parkir kelolaan Pemprov DKI Jakarta.

Asep mengatakan, nantinya kebijakan serupa diterapkan kepada pihak swasta. Jadi siap-siap, kendaraan bisa dikenakan tarif parkir maksimal apabila abai soal uji emisi.

“Saat ini telah dilakukan pendekatan untuk mengintegrasikan data uji emisi ke pengelola parkir-parkir swasta,” kata Asep

“Nantinya akan dilakukan revisi Pergub Nomor 120 Tahun 20212 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk Umum di Luar Badan Jalan,” ucap dia.

Baca juga: Kenali Tanda Shockbreaker Mobil yang Bermasalah