Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Korban Kecelakaan Angkutan Umum, Sekian Santunan Jasa Raharja

Kompas.com - 10/01/2023, 14:21 WIB
Dio Dananjaya,
Azwar Ferdian

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Jasa Raharja memastikan bahwa setiap penumpang angkutan umum yang sah, baik moda transportasi darat, laut, maupun udara, terjamin oleh Jasa Raharja.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Umum.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono menjelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum.

Baca juga: Ada Kursi Rahasia di Samping Sopir Bus AKAP

Kondisi bus Pariwisata menabrak rumah warga di Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (21/5/2022). Sebanyak empat orang tewas dan 24 orang luka-luka dalam kejadian tersebut. ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI Kondisi bus Pariwisata menabrak rumah warga di Payungsari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (21/5/2022). Sebanyak empat orang tewas dan 24 orang luka-luka dalam kejadian tersebut.

Menurut dia, jaminan tersebut berlaku selama penumpang berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.

Rivan menambahkan, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan, bagi penumpang kendaraan bermotor umum, yang berada di dalam tenggelamnya kapal feri, akan diberikan santunan ganda kepada penumpang bus yang menjadi korban.

Hal itu karena yang bersangkutan telah membayar iuran wajib (IW) secara dobel, yakni kepada pengelola bus yang ditumpangi dan kepada pengelola angkutan laut.

Baca juga: Nekat Langgar ERP di Jakarta, Mesti Bayar 10 Kali Tarif Normal

“Sedangkan bagi korban yang jasadnya tidak diketemukan dan atau hilang, penyelesaian santunan didasarkan kepada putusan pengadilan negeri,” ujar Rivan dalam keterangan resmi (9/1/2023).

Besaran santunan bagi korban kecelakaan penumpang angkutan umum, lanjut Rivan, telah diatur sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15 Tahun 2017.

Sebesar Rp 50 juta untuk korban meninggal dunia yang diserahkan kepada ahli waris yang sah, maksimal Rp 50 juta untuk korban cacat tetap, dan jaminan biaya perawatan maksimal Rp 20 juta untuk korban luka yang dirawat di rumah sakit.

Baca juga: Tidak Perlu ke Samsat, Bayar Pajak Kendaraan di Minimarket Juga Mudah

Antrean kendaraan memasuki kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (4/3/2022). Mulai pukul 05.00 Wib aktivitas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai beroperasi kembali setelah sebelumnya ditutup untuk menghormati umat Hindu yang melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi di Bali.ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA Antrean kendaraan memasuki kapal di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (4/3/2022). Mulai pukul 05.00 Wib aktivitas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai beroperasi kembali setelah sebelumnya ditutup untuk menghormati umat Hindu yang melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi di Bali.

“Bagi korban meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris yang sah, maka akan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp 4 juta,” ucap Rivan.

Rivan mengatakan, penumpang angkutan umum yang sah adalah mereka yang telah membeli tiket angkutan umum atau angkutan wisata secara resmi dan sudah termasuk iuran wajib Jasa Raharja.

Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor SE/8/DI.01.01/MK/2022 tentang Keselamatan Transportasi Wisata.

Baca juga: Ini Jalan di Indonesia yang Paling Sulit Dilewati Menurut Sopir Bus

Suasana Terminal Kalideres, Jakarta Barat, terpantau belum adanya lonjakan penumpang bus AKAP menjelang libur Natal dan tahun baru 2022, Selasa (6/12/2022).kompas.com/REZA AGUSTIAN Suasana Terminal Kalideres, Jakarta Barat, terpantau belum adanya lonjakan penumpang bus AKAP menjelang libur Natal dan tahun baru 2022, Selasa (6/12/2022).

Dalam poin (a) isi SE itu disebutkan, kata Rivan, bahwa pengguna jasa transportasi wisata (biro perjalanan wisata dan wisatawan) menggunakan transportasi wisata yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan serta memiliki perizinan resmi.

Sementara itu, dalam poin (d) juga disebutkan bahwa perusahaan jasa transportasi wisata yang telah memiliki izin resmi memastikan telah melakukan pengutipan iuran wajib (IW).

Pungutan iuran ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan jaminan perlindungan dasar pada wisatawan yang menjadi korban kecelakaan penumpang umum.

“Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih selektif dalam menggunakan jasa angkutan umum sehingga lebih aman dan nyaman, serta terlindungi oleh negara jika mengalami musibah yang tidak diinginkan,” kata Rivan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com