Jangan Sembarangan Bikin Polisi Tidur di Jalan, Ini Aturannya

Kompas.com - 20/06/2022, 15:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com Speed bump atau polisi tidur kerap ditemui di jalan, dengan tujuan untuk membuat pengendara yang melintas lebih berhati-hati dan menjaga kecepatan. Umumnya, polisi tidur banyak dipasang di area perumahan yang banyak anak-anak atau lalu lalang orang.

Meski bertujuan untuk menjaga keamanan, polisi tidur tidak sembarangan dibuat. Ada ketentuan yang harus diperhatikan, serta izin yang harus diajukan. 

Aturan ini tertuang dalam Permenhub Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenhub Nomor 28 Tahun 2018 tentang Alat Kendali dan Pam Pengguna Jalan.

Baca juga: Mengenal Tiga Jenis Polisi Tidur di Indonesia

Pasal 5 menjelaskan, pembatas kecepatan kendaraan harus dibaut dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar 15 cm dan sisi miring dengan kelandaian maksimal 15 persen.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum mengatakan bahwa banyak polisi tidur yang dipasang oleh masyarakat tanpa koordinasi ke polisi ataupun Dinas Perhubungan. Masyarakat umum dilarang memasang alat pembatas kecepatan seperti polisi tidur tanpa izin.

"Jadi pemasangan polisi tidur tidak mendapatkan izin dan berakibat pada kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan merupakan perbuatan pidana," ucap Budiyanto.

Speed bump sesuai dengan peraturan Kementerian PerhubunganKementerian Perhubungan Speed bump sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan

Baca juga: Diskon Motor Bebek di Jakarta Fair 2022, Supra X 125 Tembus Rp 700.000

Pemasangan polisi tidur yang dilakukan sembarangan bisa menjadi kontra produktif, karena menimbulkan kerusakan jalan yang berakibat pada kerusakan jalan dan gangguan fungsi jalan.

Kemudian, jika mengacu pada aturan hukum, alat pengendali kecepatan seperti polisi tidur harus dibuat dengan bahan yang sesuai dengan keadaan jalan dan terbuat dari karet.

"Jadi pemasangan alat kendali atau polisi tidur tidak boleh sembarangan, ukuran dan bahannya sudah ditentukan dan harus mendapatkan izin, sehingga tidak merusak dan mereduksi fungsi jalan," ucap Budiyanto.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan:

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.