Mitsubishi Pilih Panel Surya pada Kegiatan Produksi Mobil di Indonesia

Kompas.com - 23/02/2022, 19:01 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) berencana untuk mengembangkan panel surya sebagai pemanfaatan energi bersih dan terbarukan pada kegiatan produksinya.

Hal tersebut dilakukan untuk mendukung kebijakan Pemerintah RI yang bertekad mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 mendatang dan sebagai komitmen perseroan mengurangi emisi rumah kaya.

"Kami mendukung kebijakan pemerintah Indonesia mencapai netralitas karbon pada tahun 2060," kata Minoru Saito, President Director of PT MMKI kepada Kompas.com, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Resmi, Ini Daftar Mobil yang Menerima Insentif PPnBM 2022

Produksi Mesin Xpander Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI)Mitsubishi Produksi Mesin Xpander Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI)

"Dalam hal ini, kami sedang pertimbangkan pengembangan panel surya untuk bergerak maju dalam pemanfaatan energi bersih serta terbarukan pada kegiatan produksi," lanjutnya.

Namun, Minoru masih enggan mengungkapkan lebih jauh rencana tersebut. Seperti, sudah sejauh apa persiapannya dan adakah pengaruh terhadap kegiatan produksi kendaraan bermotor di pabrik MMKI nantinya. 

Termasuk, apakah perseroan bersedia mematuhi persyaratan dari PT Perusahaan Listrik Umum (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara.

Sebelumnya, Corporate Strategy General Manager MMKI Diantoro Dendi bercerita bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan pemasanan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap ke PLN.

Baca juga: Berapa Biaya yang Harus Dikeluarkan untuk Transfer Muatan Truk ODOL?

Bagian dalam pabrik Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) yang terletak di kawasan industry GIIC Deltamas, Bekasi, Jawa Barat.Istimewa Bagian dalam pabrik Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) yang terletak di kawasan industry GIIC Deltamas, Bekasi, Jawa Barat.

Pengajuan itu dilaksanakan pada April 2021 dengan memenuhi berbagai persyaratan dan aspek teknis yang diminta oleh BUMN tersebut.

Namun permohonan baru direspons oleh PLN sembilan bulan kemudian, yakni pada 26 Januari 2022 dengan tambahan persyaratan/permintaan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2021 tentang PLTS Atap.

"Sampai hari ini kami belum menjawab draf proposal dari PLN, sampai kami mendapat kejelasan. Belum terjadi titik temu," kata dia dalam Media Briefing Asosiasi Energi Surya Indonesia, Selasa (15/2/2022).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.