Terbaru, Veloz, Innova, dan Xpander Cross Bisa Tak Dapat PPnBM DTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan untuk melakukan kajian kembali terhadap definisi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di dalam negeri.

Pasalnya, berdasarkan pengertian dasar dari instrumen perpajakan terkait, hanya suatu barang khusus saja yang dikenakan beban. Sementara pada barang lainnya yang dianggap tidak mewah, dibebaskan.

"Jadi, kita ingin menciptakan suatu devinisi baru yang disebut mobil rakyat. Dari namanya, kendaraan dimaksud bukanlah barang mewah sehingga tak lagi dikenakan PPnBM," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (29/12/2021).

Baca juga: Pemerintah Usulkan Program Mobil Rakyat, Bebas dari PPnBM

ILUSTRASI BACKGROUND-FREEVIRTUALSET.com Pertarungan sengit Xpander dan Avanza di segmen LMPV.

"PPnBM itu kan harusnya dikenakan untuk barang mewah, jadi seharusnya untuk sesuatu termasuk kendaraan yang tidak tegolong mewah, tidak akan terkena tax. Kita ingin memisahkan suatu jenis mobil tersebut," lanjutnya.

Namun untuk dapat masuk ke golongan kendaraan bebas PPnBM itu, ada syaratnya yaitu maksimal memiliki harga jual Rp 240 juta dengan tingkat local purchase alias pembelian komponen secara lokal, minimal 80 persen.

Selain itu, Agus bilang definisi mobil rakyat ini memiliki kapasitas mesin di bawah 1.500 cc. Hampir mirip dengan syarat pemberian PPnBM DTP yang sudah digelontorkan sejak Maret 2021 lalu.

"Menurut kami, harga mobil Rp 240 juta itu sudah mobil rakyat (berdasar pasar tergemuk di Indonesia). Jadi itu tidak bisa lagi disebut sebagai mobil mewah," katanya.

Agus tidak menjelaskan rinci kapan target PPnBM DTP bagi mobil rakyat bakal dilakukan. Ia hanya memastikan telah mengajukan rencana penghapusan PPnBM ini bagi mobil rakyat terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga: Target Indonesia Produksi 600.000 Unit Mobil Listrik pada 2025

dok.TMMIN Proses Perakitan Mobil di Pabrik TMMIN

Lantas produk apa saja yang berpotensi untuk menjadi mobil rakyat?

Pada Keputusan Menteri Perindustrian No. 1737/2021 tentang kendaraan PPnBM DTP, ada 11 mobil yang memiliki local purchase setidaknya 80 persen.