Faktor Kebutuhan Bikin Travel Gelap Makin Ramai Saat Pandemi

Kompas.com - 24/07/2021, 16:31 WIB
Petugas meminta kendaraan luar daerah untuk memutar balik karena tidak bisa menunjukkan surat hasil rapid antigen/PCR serta melanggar prokes Covid-19 di perbatasan Kabupaten Magelang-DIY, di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Senin (5/7/2021). Penyekatan ini dalam rangka PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021. Dok Humas Polres MagelangPetugas meminta kendaraan luar daerah untuk memutar balik karena tidak bisa menunjukkan surat hasil rapid antigen/PCR serta melanggar prokes Covid-19 di perbatasan Kabupaten Magelang-DIY, di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Senin (5/7/2021). Penyekatan ini dalam rangka PPKM Darurat mulai 3-20 Juli 2021.

Terkait soal harga, Anthony menjelaskan bila angkutan resmi lebih mahal dibandingkan ilegal karena adanya biaya-biaya yang besar. Mulai untuk perawatan kendaraan, perizinan, karyawan, dan lain sebagainya.

Sedangkan angkutan ilegal, tidak perlu menanggung banyak biaya. Kondisi tersebut yang membuat persaingan harga tidak sehat.

Namun bila dibandingkan secara aspek pelayanan, apalagi perlindungan konsumen, transportasi ilegal tidak bisa memberikan jaminan apapun terhadap para penggunanya.

Baca juga: Dilema Berantas Angkutan Umum Ilegal, Banyak Backing Aparat

"Pergeseran moda tranportasi masyarakat dari angkutan ilegal karena kami yang legal harus patuh saat kebijakan larangan mudik. Ketika pemerintah bilang setop, kami berhenti, tapi yang ilegal ini kan tidak," ujar Anthony.

Suasana sejumlah bus berbagai jurusan yang berhenti di Terminal Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/4/2020). Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 bagi masyarakat di tengah masa Pandemi guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang akan berlaku ekfektif mulai Jumat 24 April 2020. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/hp.ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI Suasana sejumlah bus berbagai jurusan yang berhenti di Terminal Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/4/2020). Pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik Lebaran 2020 bagi masyarakat di tengah masa Pandemi guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang akan berlaku ekfektif mulai Jumat 24 April 2020. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/hp.

"Yang aneh harusnya bisa dilihat, saat Lebaran kami (angkutan resmi) tidak bergerak, tapi angka pandeminya tinggi, masyarakat bisa tetap berpindah tempat, dengan apa, ya angkutan ilegal itu karena kami tidak bergerak," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.