Kompas.com - 25/04/2021, 10:21 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan melarang kegiatan mudik pada hari raya Idulfitri 1442 H atau Lebaran 2021 berdampak signifikan pada sektor transportasi.

Pemerhati masalah transportasi Budiyanto, mengatakan, mudik seharusnya dapat mendukung aspek transportasi.

Namun, tahun ini sektor transportasi kembali menerima kenyataan pahit. Seperti diketahui, tahun lalu pemerintah juga melarang kegiatan mudik.

"Perluasan larangan mudik sudah dipastikan akan berdampak pada sektor aktivitas atau kegiatan masyarakat yang antara lain berdampak pada sektor transportasi," ujar Budiyanto, dalam keterangan tertulis (24/4/2021).

Baca juga: Ribuan Polisi Jaga Pos Penyekatan Larangan Mudik Lebaran 2021

Ilustrasi pemudikANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Ilustrasi pemudik

Mantan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya ini mengatakan, berdasarkan keterangan dari Ketua Organda, larangan mudik berdampak pada penghasilan angkutan umum.

Angkutan sewaan untuk pariwisata misalnya, pendapatannya mendekati nol. Sementara bus AKAP juga di bawah 10 persen. Sedangkan angkutan termasuk taksi hanya 50 persen yang beroperasi.

"Efek dominonya mereka pada umumnya tidak mampu membayar cicilan dan mengembalikan kendaraan tersebut ke perusahaan pembiayaan atau leasing," ucap Budiyanto.

Baca juga: Dirangsang Insentif, Toyota Innova dan Fortuner Tumbuh Subur

Petugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 pukul 00.00 WIB untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang dilarang keluar dari wilayah Jabodetabek.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Petugas melakukan pemeriksaan di check point penyekatan pertama di ruas tol Jakarta - Cikampek Km 31, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan pemerintah mulai 24 April 2020 pukul 00.00 WIB untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui Operasi Ketupat 2020. Kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang dilarang keluar dari wilayah Jabodetabek.

Menurutnya, perlu ada terobosan baru dari para stakeholders yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Antara lain adanya kebijakan tentang relaksasi atau keringanan untuk membayar cicilan kendaraan. Termasuk juga subsidi atau bantuan dari pemerintah agar perusahaan transportasi bisa bertahan selama pandemi.

“Selain itu perlu juga ide atau inovasi baru agar mobilitas manusia tetap ada dengan menggairahkan sektor pariwisata dengan pengetatan prokes disertai pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten,” kata Budiyanto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.