Kemenhub Gelar Uji Publik Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kompas.com - 23/04/2021, 11:12 WIB
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi memberikan keterangan pers terkait Uji KIR Elektronik atau BLUE yang dipalsukan di Singosari, Malang. KemenhubDirektur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi memberikan keterangan pers terkait Uji KIR Elektronik atau BLUE yang dipalsukan di Singosari, Malang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kamis (22/4/2021).

Adapun uji publik ini menyusul telah ditetapkanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, tujuan dari uji publik adalah untuk memperoleh masukan, saran, tanggapan, koreksi, dan kritik guna menyempurnakan regulasinya.

Baca juga: Kemenhub Catat Angka Kecelakaan Bus dan Truk Terus Meningkat

"Sebagai mekanisme dan pertanggungjawaban agar apa yang nanti kita buat mampu mengakomodir stakeholder terkait, menampung aspirasi pemikiran dari para pakar transportasi, akademisi, serta pelaku usaha terkait," ujar Budi dalam keterangan resminya, Kamis (22/4/2021).

Kemenhub gelar Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri PerhubunganKEMENHUB/Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub gelar Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan

Budi menjelaskan, uji publik perlu diselenggarakan untuk penyempurnaan terhadap substansi dalam rancangan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi jalan yang telah disusun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya juga telah diselenggarakan acara serupa terhadap dua RPM, yakni Penyelenggaraan Penimbangan Kendaran Bermotor Revisi dari PM 134 Tahun 2015 dan RPM tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Revisi dari PM 133 Tahun 2015.

"Pada kegiatan ini terdapat 3 RPM yang akan diuji publik, yaitu RPM tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Penyelenggaraan Angkutan Jalan," kata Budi.

Dengan penetapan UU Cipta Kerja, Kemenub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ikut mendukung kebijakan dalam peningkatan iklim investasi di sektor transportasi darat.

Baca juga: Upaya Dishub Atasi Potensi Kepadatan Lalu Lintas Imbas Diskon Pajak

Pemotongan Truk ODOL, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi SetiyadiKEMENHUB Pemotongan Truk ODOL, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi

Hal ini dilakukan melalui penetapan PP No. 30 Tahun 2021 dengan empat tujuan utama, yaitu :

1. Kemudahan berusaha;
2. Penyederhanaan perizinan berusaha;
3. Membuka peluang investasi bagi pihak ketiga (pihak swasta) dalam penyelenggaraan transportasi darat; dan
4. Membuka lapangan pekerjaan baru dengan adanya peluang investasi bagi pihak ketiga.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.