Kemenhub Siapkan Berbagai Langkah Strategis Menuju Bebas ODOL 2023

Kompas.com - 21/01/2021, 18:11 WIB
Petugas melakukan penimbangan terhadap truk yang melintas di ruas tol Tangerang-Merak Dok PT MMSPetugas melakukan penimbangan terhadap truk yang melintas di ruas tol Tangerang-Merak
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Darat terus menyiapkan langkah-langkah strategis dalam rangka mewujudkan program "Bebas Over Dimension Over Loading (ODOL)" pada 2023.

Pasalnya, angkutan yang kelebihan muatan dan dimensi tersebut telah terbukti menyebabkan kerugian pada sejumlah sektor, seperti kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, serta pelabuhan.

"Berdasarkan data Kementerian PUPR, kerugian negara sudah mencapai Rp 43 triliun. Lantas, meningkatnya kecelakaan angkutan barang, produktivitas kendaraan tak masksimal, serta timbul kemacetan akibat banyaknya kendaraaan angkut yang berjalan lama," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Berapa Kisaran Biaya Rombak Bus Lama jadi Lebih Modern?

Ilustrasi Truk ODOL yang ditindak dengan pemotongan menggunakan alat las.Istimewa Ilustrasi Truk ODOL yang ditindak dengan pemotongan menggunakan alat las.

"Untuk itu, kita memang harus fokus karena ada beberapa pihak yang melakukan suatu upaya-upaya tertentu. Tahun ini kita akan buat MoU bersama pihak terkait seperti Kementerian PUPR dan Polri untuk bisa menerapkan secara penuh aturan ODOL pada 2023," lanjutnya.

Budi juga meminta kepada seluruh Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) untuk tetap konsisten melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan mengenai ODOL.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi menyatakan bahwa tahun ini akan dilakukan sejumlah kegiatan dalam upaya merealisasikan progral bebas ODOL pada 2023.

Baca juga: Begini Cara Bayar Denda Tilang Elektronik

Ilustrasi WIM untuk ODOLhttps://www.roadtraffic-technology.com/ Ilustrasi WIM untuk ODOL

Beberapa di antaranya ialah melakukan pengembangan sistem e-inforcement, pengembangan integrasi sistem, pembentukan database pengemudi, peingkatakan kualitas jalan dan jembatan, serta melakukan MoU dengan pihak-pihak terkait.

Saat ini, terdapat 80 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang beroperasi di dalam negeri guna mengawasi secara langsung muatan suatu kendaraan.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kementerian Perhubungan RI (@kemenhub151)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X