Catat, Ini Daftar 17 Provinsi yang Bebaskan Denda Pajak Kendaraan

Kompas.com - 10/11/2020, 11:57 WIB
sejumlah warga melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Solo ari purnomosejumlah warga melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Solo
Penulis Ari Purnomo
|

Dasar aturan pemutihan pajak kendaraan yaitu Peraturan Gubernur Banten Nomor 60 tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan penghapusan tarif progresif.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 

Hallo Semeton, Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya... . Titiang mau kasih info nih, Sudah tahu kan tentang Program Gubernur Bali Peduli Dampak Covid-19? . Iya betul semeton, Program ini memberlakukan hal-hal berikut: . 1. Bebas denda PKB dan BBNKB 2. Bebas denda SWDKLLJ Jasa Raharja . Dimana poin 1 dan 2 berlaku s.d 28 Agustus 2020 . Dan satu lagi nih semeton, yaitu Bebas BBNKB II yang berlaku s.d 18 Desember 2020. . ""25 HARI LAGI LOH"" ayo buruan ke Kantor Bersama Samsat !! . Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan di era new normal seperti pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. ?? @jasaraharja_bali . #jasaraharja #jasaraharjabali #bapendabali #ditlantasbali #bumnuntukindonesia #RenonMetro

A post shared by Info Terkini Denpasar (@renon_metro) on Aug 2, 2020 at 6:15pm PDT

7. Bali

Pemprov Bali juga memberikan dispensasi penghapusan denda PKB yang berlaku hingga 18 Desember 2020.

Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk denda PKB saja, tetapi juga BBNKB. Relaksasi pajak ini mengacu pada Pergub Bali nomor 47 tahun 2020 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Dilakukan Terhadap Proses Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran.

Baca juga: Catat, Ini Syarat dan Biaya Mengurus SIM yang Hilang

Sebelumnya, Pemprov Bali juga sudah menerapkan program ini pada 21 April hingga 28 Agustus 2020.

Diharapkan dengan adanya kebijakan ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melunasi tunggakannya serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan.

8. Sulawesi Tengah

Bagi masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng) juga bisa menikmati insentif pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pemprov Sulteng juga menerapkan relaksasi PKB di tengah pandemi Covid-19 ini. Kebijakan yang mengacu pada Pergub nomor 14 tahun 2020 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sulsel hingga 31 Desember 2020.

Adapun relaksasi pajak meliputi pengurangan dan penghapusan pokok tunggakan, denda PKB dan BBNKB kedua.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X