Pengusaha Transportasi di Jateng Dapat Keringanan Bayar Pajak, Ini Syaratnya

Kompas.com - 20/10/2020, 09:12 WIB
Suasana Samsat Jakarta Barat saat hari pertama setelah penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada Senin (17/12/2018). Dok. Samsat Jakarta BaratSuasana Samsat Jakarta Barat saat hari pertama setelah penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pada Senin (17/12/2018).
Penulis Ari Purnomo
|

SEMARANG, KOMPAS.com - Dispensasi denda pajak kendaraan bermotor yang digulirkan Pemerintah Provinsi ( Pemprov) Jateng tidak hanya bagi perorangan saja.

Tetapi perusahan transportasi juga bisa memanfaatkan kesempatan yang mulai berlaku Senin (19/10/2020) hingga 19 Desember 2020.

Hanya saja, bagi pemilik usaha transportasi tidak sama dengan pemilik kendaraan bermotor perorangan , yakni bebas denda keterlambatan pajak.

Melainkan hanya sebatas pemberian keringanan pajak sesuai dengan jumlah armada yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Baca juga: Pilihan Mobil Bekas Rp 70 Jutaan, Ada Yaris, Avanza sampai CR-V

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah ( Bapenda) Pemprov Jateng Tavip Supriyanto mengatakan, pengusaha transportasi juga mendapatkan keringanan pajak.

Hal ini sesuai dengan Pergub nomor 44 tahun 2020 Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah.

“Substansinya pembebasan denda pajak semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Pemberian keringanan pajak bagi badan usaha angkutan umum orang dan barang,” kata Tavip kepada Kompas.com, Senin (19/10/2020).

Baca juga: Pilihan Mobil Bekas Rp 50 Jutaan di Balai Lelang, Ada Kijang Innova

Tavip menambahkan, bagi pemilik usaha transportasi di wilayah Jawa Tengah yang ingin memanfaatkan kesempatan ini bisa mengajukan permohonan.

“Keringanan pembayaran pajak kendaraan bagi badan usaha secara proporsional, dapat diberikan dengan ketentuan,” ujarnya.

sejumlah warga melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Soloari purnomo sejumlah warga melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Solo

Ketentuan tersebut yakni wajib pajak yang mengajukan permohonan untuk angkutan umum orang dan atau angkutan umum barang.

Kemudian perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran terhitung sampai dengan 30 September 2020.

Baca juga: Berburu Mobil Bekas Harga Rp 40 Jutaan di Balai Lelang Pekan Ini

Berikut rincian keringanan yang bisa didapatkan pemilik usaha transportasi

- Jumlah kendaraan 5 unit, keringanan yang diberikan sebesar 10 persen.

- Jumlah kendaraan 6-10 unit, keringanan yang diberikan sebesar 12 persen

- Jumlah Kendaraan 11-20 unit, keringanan yang diberikan sebesar 14 persen

- Jumlah kendaraan 21-50 unit, keringanan yang diberikan sebesar 16 persen

- Jumlah kendaraan 51-100 unit, keringanan yang diberikan sebesar 18 persen

- Jumlah kendaraan lebih dari 100 unit, keringanan yang diberikan sebesar 20 persen.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X