Kemenhub Standarisasikan Awak Angkutan Barang Khusus Berbahaya

Kompas.com - 09/10/2020, 09:22 WIB
PT Pertamina (Persero) melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT PII untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan proyek infrastruktur, Kamis (1/10/2020) (Dok. Pertamina) PT Pertamina (Persero) melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT PII untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan proyek infrastruktur, Kamis (1/10/2020) (Dok. Pertamina)
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain akan merevisi aturan penimbangan guna memberantas truk Over Dimension Over Loading ( ODOL), Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) juga akan membenahi sumber daya manusia (SDM) pada angkutan barang khusus berbahaya.

Endy Irawan, Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat, mengatakan, upaya tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Di mana untuk awak kendaraan dan pengawasan barang khusus berbahaya memiliki keharusan soal kompetensi yang sesuai dengan sifat dan barang khusus yang dibawa.

Baca juga: Berantas ODOL, Kemenhub Siap Revisi Regulasi Penimbangan Kendaraan

"Untuk penyediaan SDM angkutan barang khusus berbahaya maka disusunlah rancangan peraturan menteri (RPM) yang mengatur hal-hal terkait jenis dan standar kompetensi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, tata cara sertifikasi kompetensi, serta sanksi administratif," kata Endy, dalam keterangan resminya, Kamis (8/10/2002).

Kasubdit Angkutan Barang Direktorat Angkutan Jalan Saiful Bachri mengatakan, ada empat jenis kompetensi SDM Angkutan Barang Khusus Berbahaya, yakni awak barang khusus berbahaya, awak khusus barang khusus berbahaya, pengawas barang berbahaya, serta inspektur barang berbahaya.

Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mendorong pergerakan ekonomi Indonesia (Dok. Pertamina) Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mendorong pergerakan ekonomi Indonesia (Dok. Pertamina)

Menurut Saiful, untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM angkutan barang berbahaya dilakukan badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan SDM angkutan barang khusus berbahaya.

"Badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan harus terakreditasi oleh Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan," kata Saiful.

Diharapkan dengan adanya penyusunan RPM ini dapat membantu manajemen sumber daya manusia yang ada di Ditjen Hubdat dapat mengatur, membangun, dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada. Dengan demikian bisa menjadi SDM yang produktif, inovatif, serta profesional sesuai dengan kompetensi profesinya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X