Ojek dan Taksi Online Diusulkan Jadi Perusahaan Transportasi

Kompas.com - 07/07/2020, 17:41 WIB
Pengemudi ojek daring mengenakan sekat pelindung saat menjemput penumpang di Jl. Ir H. Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2020). Penggunaan sekat pelindung untuk pembatasan antara pengemudi dan penumpang tersebut sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan guna meminimalisir risiko penyebaran virus COVID-19 dalam menghadapi era normal baru. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPengemudi ojek daring mengenakan sekat pelindung saat menjemput penumpang di Jl. Ir H. Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2020). Penggunaan sekat pelindung untuk pembatasan antara pengemudi dan penumpang tersebut sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan guna meminimalisir risiko penyebaran virus COVID-19 dalam menghadapi era normal baru.
Penulis Stanly Ravel
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Nurhayati Monoarfa, mengusulkan agar transportasi online yang selama ini berjalan dengan basis apilikasi dijadikan perusahaan transportasi seutuhnya.

Hal tersebut baik secara Rancangan Undang Undang (RUU) Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) mendatang, maupun UU Jalan yang kini sedang dibahas dalam Komisi V DPR-RI.

"Kami ada wacana untuk semua aplikasi yang bergerak di bidang transportasi itu harus menjadi perusahaan transportasi. Sehingga, mereka mempunyai tanggung jawab terhadap mitra kerjanya," ucap Nurhayati yang disitat dari dpr.go.id ketika menghadiri RDPU Komisi V RI dengan beberapa instansi terkait penyusunan RUU Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Senin (6/7/2020).

Baca juga: Banderol MPV Murah Stabil di Juli 2020

Tak hanya itu saja, Nurhayati juga menegaskan bila nantinya Komisi V DPR-RI akan terus berkomitmen untuk mengedepankan soal lima pilar keselamatan.

Berkat GrabBike Protect, salah seorang mitra GrabBike di Kota Yogyakarta, Adhitya Saputra bisa kembali beraktivitas dengan aman. DOK. GRABacc Berkat GrabBike Protect, salah seorang mitra GrabBike di Kota Yogyakarta, Adhitya Saputra bisa kembali beraktivitas dengan aman.

Dengan demikian, jika ada pertanyaan pihak mana yang bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat di jalan, maka poin tersebut yang ingin dijelaskan secara jelas dan tegas dalam UU LLAJ mendatang, terutama tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian atau lembaga terkait.

"Dimana, Bappenas memegang peranan manajemen keselamatan jalan. Lalu, jalan berkeselamatan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Sementara, dari Kemenhub adalah kendaraan yang berkeselamatan," ujar Nurhayati.

"Polri mempunyai tugas bahwa bisa mengedukasi masyarakat untuk berperilaku berkeselamatan di jalan. Dan Kemenkes untuk penanganan pasca-kecelakaan di jalan. Tentunya, ini kami perhatikan pilar-pilar ini didalam UU kami nantinya," kata dia.

Hyundai menggandeng Grab untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Sebanyak 20 Hyundai IONIQ Electric akan beroperasi mulai awal 2020 di wilayah layanan Grab di Jabodetabek.Dok. Hyundai Motor Company Hyundai menggandeng Grab untuk membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Sebanyak 20 Hyundai IONIQ Electric akan beroperasi mulai awal 2020 di wilayah layanan Grab di Jabodetabek.

Selain Nurhayati, anggota Komisi V DPR-RI Ansar Ahmad, juga menjelaskan bila keberadaan transportasi online sampai saat ini masih sangat dibutuhkan. Bahkan keberadaannya cukup membantu pemerintah untuk menekan angka pengangguran.

Baca juga: 1 Jam Jualan Virtual, Daihatsu Klaim Kantongi Ratusan SPK

Ojek online ( ojol) menurut Ansar, sungguh-sungguh menjadi perhatian tanpa mengabaikan prinsip keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Selain itu, dia juga menyakinkan, bila Komisi V DPR RI tidak akan melupakan aspirasi dan kepentingan dari ojol.

Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pengemudi ojek online menunggu penumpang di Kawasan Stasiun Sudirman, Jakarat Pusat, Rabu (11/3/2020). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menaikan tarif ojek online untuk zona 2 atau wilayah Jabodetabek pada 16 Maret 2020. Kemenhub memutuskan untuk menaikan tarif batas bawah (TBB) ojol sebesar Rp 250 per kilometer (km) menjadi Rp 2.250 per km, dari sebelumnya Rp 2.000 per km.

"Itu sebagai salah satu alternatif membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, juga membantu pemerintah dalam percepatan dan pemulihan ekonomi. Bahkan, membantu perputaran ekonomi di tengah-tengah masyarakat," ujar Ansar.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X