Pengguna Kendaraan yang Melanggar Aturan Mudik Lokal Didenda Rp 1 Juta

Kompas.com - 15/05/2020, 03:22 WIB
Foto aerial kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/3/2020). Sejumlah ruas jalan utama ibu kota lebih lengang dibandingkan hari biasa karena sebagian perusahaan telah menerapkan bekerja dari rumah guna menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc. Indrianto Eko SuwarsoFoto aerial kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/3/2020). Sejumlah ruas jalan utama ibu kota lebih lengang dibandingkan hari biasa karena sebagian perusahaan telah menerapkan bekerja dari rumah guna menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Penulis Ari Purnomo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan tidak ada larangan bagi masyarakat yang hendak melakukan mudik lokal di waktu Lebaran. Artinya diperbolehkan bepergian ke wilayah lain di Jabodetabek.

Namun dengan catatan, warga yang hendak melaksanakan mudik lokal harus tetap mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah tersebut.

Jika nantinya, pengendara kendaraan yang melanggar aturan PSBB, bisa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca juga: Syarat untuk Pengguna Kendaraan yang Mau Mudik Lokal di Jawa Barat

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, bahwa saat momen Lebaran masyarakat tetap diperbolehkan untuk mudik tetapi masih di satu wilayah Jabodetabek.

"Tidak ada larangan kalau mudik lokal antar wilayah Jabodetabek, boleh melakukan pergerakan," kata Syafrin kepada Kompas.com belum lama ini.

petugas melakukan pemeriksaan pengemudi mobil yang hendak mudik di wilayah perbatasan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. ari purnomo petugas melakukan pemeriksaan pengemudi mobil yang hendak mudik di wilayah perbatasan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah.

Syafrin menambahkan, bagi masyarakat yang hendak mudik lokal agar tetap mengikuti regulasi yang ada sesuai dengan PSBB.

Seperti tetap mengenakan masker, membatasi jumlah penumpang kendaraan hingga 50 persen, serta aturan yang lainnya.

“Harus dengan protokol yang ketat, seperti pakai masker, cuci tangan setelah berinteraksi. Itu upaya kita untuk menghindari diri dari wabah corona,” ujarnya.

Bagi para pemudik lokal yang melanggar aturan PSBB pun bisa terancam sanksi. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020.

Baca juga: Mobil Bekas dari Pabrikan Eropa yang Dijual Rp 50 Jutaan

Pergub ini mengatur tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Polisi menghalau mobil pribadi yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Polisi menghalau mobil pribadi yang membawa penumpang di jalan tol Jakarta-Cikampek untuk keluar ke Gerbang tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (24/4/2020). Larangan mudik mulai diberlakukan 24 April 2020 pukul 00.00 WIB. Polda Metro Jaya melarang kendaraan pribadi baik motor atau mobil dan kendaraan umum berpenumpang keluar dari wilayah Jabodetabek. Pemeriksaan dan penyekatan kendaraan tersebut akan dilakukan di 18 titik pos pengamanan terpadu dan pos-pos check point di jalur tikus dan perbatasan.

Pergub ini menjadi dasar penerapan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan PSBB. Berbagai aturan untuk pelaksanaan PSBB sendiri sudah diatur dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

Dalam Pergub tersebut, dijelaskan sanksi ini tidak hanya diberlakukan bagi pelanggar PSBB, tetapi juga pemilik angkutan umum

Seperti pengendara mobil yang membawa penumpang dari 50 persen dan/atau tidak mengenakan masker akan didenda minimal Rp 500.000 dan maksimal Rp 1 juta.

Baca juga: Di Jawa Timur Mudik Lokal Dilarang, Sanksinya Tak Bisa Perpanjang SIM

Sedangkan, bagi pengendara sepeda motor yang membawa penumpang yang tidak satu alamat dan/atau tidak memakai masker akan dikenai denda Rp 100.000 sampai Rp 250.000.

Bagi para pemilik usaha angkutan umum yang mengangkut penumpang lebih dari 50 persen, tidak mengenakan masker, dan/atau beroperasi tidak pada waktu yang ditentukan dikenai denda Rp 100.000 sampai Rp 500.000.

Selain denda, ada sanksi lain yang bakal diberikan kepada para pelanggar PSBB, yakni berupa kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.