Ojol Boleh Angkut Penumpang, Bisa Bikin Iri Pengguna Sepeda Motor Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyayangkan adanya penerbitan aturan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020, yang memperbolehkan ojek online mengangkut penumpang selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Hal tersebut karena beberapa aturan yang tertuang pada Permenhub tersebut dinilai bertolak belakang dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB).

Atas dasar itu, pengurus harian YLKI Tulus Abadi menilai pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam memutus penyebaran wabah virus corona alias Covid-19.

Baca juga: PSBB Bogor, Ini 6 Lokasi Razia di Wilayah Bogor

Shutterstock Ilustrasi ojek online, tarif baru ojek online

"Pemerintah masih tersandera kepentingan ekonomi jangka pendek, yang tidak jelas ujung pangkalnya," ujar Tulus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Dalam Permenhub tersebut dikatakan bahwa ojol dapat mengangkut penumpang selama sepeda motornya telah disemprot disinfektan serta menggunakan masker dan sarung tangan.

Namun, pemerintah tentu tak bisa mengontrol apakah kebijakan itu benar diterapkan oleh pengemudi ojol sebelum mengangkut penumpang.

Siapa yang mengawasi apakah setiap pengemudi ojol menggunakan sarung tangan dan masker, serta sepeda motornya sudah disemprot diisinfektan?

Selain itu, Tulus juga menyampaikan bahwa Permenhub No.18/2020 menentang UU tentang Kekarantinaan Kesehatan dan menyebabkan potensi penyebaran virus semakin tinggi.

Baca juga: Penjelasan Kemenhub Izinkan Ojol Angkut Penumpang Saat PSBB Jakarta

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Pengendara ojek daring melintasi jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (29/3/2020). Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan aktivitas di Ibu Kota dengan memperpanjang masa tanggap darurat COVID-19 hingga 19 April 2020 sehubungan dengan meluasnya pandemi COVID-19.

Aturan operasional ojol selama PSBB ini juga mendapat kritik dari Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.

Menurutnya, aturan tersebut akan membuat iri pengguna sepeda motor lain, terutama saat masa mudik Lebaran mendatang.