Praktisi Keselamatan Dukung soal Aturan Dapat SIM Direvisi

Kompas.com - 31/01/2020, 15:22 WIB
Mobil SUV yang dipakai SS (25) maling roda mobil di Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk mengangkut hasil curian serta menyamarkan aksinya. SS ditangkap polisi di kediamannya pada Rabu (29/1/2020). Vitorio Mantalean/KOMPAS.comMobil SUV yang dipakai SS (25) maling roda mobil di Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk mengangkut hasil curian serta menyamarkan aksinya. SS ditangkap polisi di kediamannya pada Rabu (29/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bias.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Marcell Kurniawan dan Roslianna Ginting pada Selasa (28/1/2020). Meminta MK menguji penggunaan kata "belajar sendiri" yang terdapat pada pasal tersebut.

Pasal 77 ayat 3 itu berbunyi, "Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon Pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri."

Baca juga: Pasal 77 ayat 3 soal Cara Dapatkan SIM Digugat ke Mahkamah Konstitusi

"Kita lihat implikasinya ialah kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena banyak orang belajar mengemudi tanpa melalui kursus mengemudi, atau juga kecelakaan yang terjadi saat orang belajar mengemudi tanpa didampingi oleh instruktur yang kompeten," kata Marcell kepada Kompas.com, Kamis (30/1/2020).

unit uji SIM A dan SIM C yang digelar Garda Oto.Febri Ardani unit uji SIM A dan SIM C yang digelar Garda Oto.

Jusri Pulubuhu, Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) mengatakan, mendukung niat keduanya melakukan judicial review pasal 77 ayat 3 yang bisa menimbulkan bias saat pelaksanaan di lapangan.

"Pengajuan itu hak dari setiap masyarakat, niat yang dilakukan Marcell saya setuju sekali dukung, yaitu niat menjadikan semua pengguna jalan itu kompeten," kata Jusri kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2020).

Jusri mengatakan, dalam satu aspek di UU itu sendiri bias, yang menyatakan calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Cara dan prosedur membuat SIM lama dan Smart SIM  polri.go.id Cara dan prosedur membuat SIM lama dan Smart SIM

Baca juga: Mekanisme Pembuatan SIM Harus Diubah, Ini Tanggapan Polisi

"Pelaksanaannya yang terjadi bisa beda di lain tempat, misal di Satpas A pemohon SIM harus pakai sekolah tapi di Satpas B boleh sendiri, artinya mendapat pengetahuan bukan dari sekolah tapi pengalaman. Tidak konsisten," kata Jusri.

Jusri mengatakan, padahal pada UU sebelumnya, yakni UU Nomor 14 tahun 1992 tidak bias. Orang yang ingin mengajukan SIM harus memiliki pengalaman atau endrose dari sekolah mengemudi yang ditunjuk.

"Ini yang bias yang perlu ketegasan, kalau orientasi kita mau mau mendapatkan pengemudi yang kompeten di jalan jangan dua pintu, harus satu pintu," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.